yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aturan standarisasi sarana dan prasarana kantor mulai dari aset bergerak dan aset tetap adalah :
1. Bagaimana memperlakukan sarana dan prasarana kantor yang sudah ada tetapi tak memenuhi standar yang disusun, ini dampaknya akan besar terutama di anggaran. contoh kasus : semisal ruang pelayanan untuk kantor camat standarnya 7 x 8 meter (misal) tapi yang ada di lapangan cuman 4X 3 meter, apakah harus dibongkar ? soalnya klo ada aturan … aturan harus dilaksanakan klo tidak berarti aturan atau kenyataan dilapangan tak sesuai dengan output harapan kinerja dengan kata lain tak bisa di pertanggungjawabkan sesuai basis kinerja. sedangkan klo’ dilaksanakan penyesuaian maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah mampu anggaran APBD membiaya seluruh perombakan yang ada?
2. Standarisasi aset terutama dalam hal menyangkut Hak Paten perlu diperhatikan serius …. jangan sampai membuat aturan standarisasi yang malah mendorong penggunaan barang ilegal atau bajakan. Misal standarisasi komputer dan atau OS bila standarisasinya pakai windows maka jelas kabupaten anda akan mendorong penggunaan OS bajakan lantaran saya yakin APBD Mojokerto akan terlalu terbebani untuk membelinya dalam jumlah yang sangat besar … kita patuut contoh standarisasi KPK, disana mereka menstandar kan penggunaan OSnya pakai LINUX dan openoffice yang notabene harga murah bahkan gratis sehingga terhindar dari penggunaan barang bajakan
3. Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana musti ditindaklanjuti dengan pengembangan SDM untuk pengoperasionalan objek standarisasi
4. Harus ditunjang dengan APBD yang mumpuni atau menyiasati objek satandarisasi dengan APBD yang ada
5. Berkenaan dengan sanksi …. setiap aturan harus ada sanksi dan kepastian penegakkan aturan agar tidak dianggap mandul. Contoh kasus : bila ada SKPD yang tidak menaati standarisasi tersebut apakah akan ada sanksi? klo’ iya kabupaten harus siap siap jawaban bila ada pertanyaan “sebenarnya ini salah siapa kami (SKPD) yang tidak bisa melaksanakan standarisasi atau kabupaten yang tidak bisa mengolah APBD?”

SELANJUTNYA saya mohon maaf … uraian saya bukan bermaksud menggembosi keinginan di Mojokerto tapi menguatkan materi yang akan disusun oleh Kabupaten Mojokerto dalam hal standarisasi.