Skip to content

PERMENDAGRI NO. 30 TAHUN 2008 TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Juni 23, 2009

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang    :    a.    bahwa cadangan pangan p emerintah desa merupakan sub sistem cadangan pangan nasional;

b.     bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman, merata, dan terjangkau di desa, diperlukan pengaturan terhadap cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa;

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

 

Mengingat    :    1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Repnblik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;

    Memperhatikan    :    Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan    :    PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.    Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2.    Lumbung desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa.

3.    Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

4.    Cadangan pangan nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan pangan nasional tediri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

5.    Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.

6.    Cadangan pangan pemerintah desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/ industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat.

7.    Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

8.    Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus-menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food in Security Atlas/FIA).

9.    Gejolak harga beras adalah kenaikan harga beras di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

10.    Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

11.    Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tang”ga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

12.    Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

13.    Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-baias wilayan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14.    Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Cadangan pangan pemerintah desa merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa yang harus diselenggarakan oleh pemerintah desa.

 

Pasal 3

Cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:

a.    pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;

b.    pangan lokal yang bersifat pokok, yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya desa setempat seperti jagung, sagu, umbi-umbian; dan

  1. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai.

 

Pasal 4

Cadangan pangan pemerintah desa bertujuan :

a.    meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;

b.    meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;

c.    meningkatkan jangkauan/aksesibiltas masyarakat terhadap pangan;

d.    menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;

e.    menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat;

f.    memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;

  1. mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan), dan
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselenggarakan kegiatan:

a.    perencanaan;

b.    pengadaan;

c.    penyaluran/ pendistribusian;

d.    pengelolaan;

e.    pengembangan usaha;

f.    pelibatan peranserta masyarakat;

g.    kerjasama; dan

h.    pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.

 

BAB II

PERENCANAAN

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 6

(1)    Perencanaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh pemerintah desa melalui kegiatan :

a.    inventarisasi cadangan pangan;

b.    penghitungan kebutuhan pangan;

c,    prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan

d.    penganggaran.

(2)    Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

 

Pasal 7

  1. Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan:

    a.     pada setiap desa; atau

    b.     berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

    c.    memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

 

Pasal 8

(1)    Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan :

a.     data jumlah penduduk;

b.     kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan;

c.     ketersediaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat desa;

d.     frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan

e.     Bentuk atau jenis bahan pangan.

(2)    Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk uang atau natura.

 

Pasal 9

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah desa dalam jurnlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

 

BAB III

PENGADAAN

 

Pasal 10

Pengadaan cadangan pangan pemerintah desa disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan :

a.     secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;

b.     dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa sekitarnya;

c.     melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa, dan atau;

  1. menyisihkan 1-3 %
    dari keuntungan yang diperoleh dari usaha Unit Usaha Pangan Desa dan unit usaha lainnya dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

 

BAB IV

PENYALURAN

 

Pasal 11

Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa, dilakukan :

a.    minimal 2,5% dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan

b.    untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di tingkat masyarakat desa.

 

Pasal 12

Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah desa, meliputi :

  1. Rumah Tangga Miskin (RTM);
  2. Lanjut Usia (Lansia); dan
  3. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kirang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

 

Pasal 13

(1)    Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan.

(2)    Data dimaksud pada ayai (1), dilaporkan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

 

Pasal 14

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pongon Kabupaten, melalui Camat.

 

BAB V

PENGELOLAAN

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 15

(1)    Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh Unit Usaha Pangan Desa atau nama lain yang dibentuk oleh pemerintah desa.

(2)    Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri.

 

Pasal 16

(1)    Dalam pengelolaan unit usaha pangan desa, pemerintah desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk :

a.     mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan;

b.     mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Usaha Pangan Desa.

(2)    Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :

a.     kemampuan, dan

b.     pengalaman di bidang manajemen.

(3)    Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

 

Bagian Kedua

Unit Usaha Pangan Desa

 

Pasal 17

Unit Usaha Pangan Desa merupakan unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

 

Pasal 18

  1. Susunan kepengurusan Unit Usaha Pangan Desa terdiri atas :
    1. Kepala Unit Usaha Pangan Desa;
    2. Urusan Tata Usaha;
    3. Urusan Keuangan;
    4. Divisi Usaha Cadangan Pangan;
    5. Divisi Usaha Perdagangan dan Pengembangan Usaha.

    (2)    Susunan kepengurusan Unit Usaha Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

 

Pasal 19

Dalam mengelola Unit Usaha Pangan Desa, pengurus mempunyai tugas:

a.    menginventarisasi cadangan pangan pemerintah desa dan cadangan pangan masyarakat desa:

  1. menyusun prakiraan kekurangan dan/atau keadaan darurat;
  2. menyusun penghitungan kebutuhan pangan;

    d.    menyusun Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran Unit Usaha Pangan Desa;

    e.    menyelenggarakan pengadaan dan penyimpanan serta penyaluran cadangan pangan pemerintah desa;

    f.    melakukan usaha perdagangan dalam rangka mencari keuntungan;

    g.     mengembangan kemajuan Unit Usaha Pangan Desa sesuai dengan tujuan;

    h.    mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Unit Usaha Pangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    i.    dapat melakukan kerjasama dengan Unit Usaha Pangan Desa lain.

 

Pasal 20

Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi :

a.    sarana produksi pertanian (saprotan);

b.    alat mesin pertanian (alsintan);

c.    benih/bibit; dan

d.    usaha perdagangan lain sesuai kebutuhan masyarakat desa.

 

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pengurus Unit Usaha Pangan Desa mempunyai wewenang untuk:

a.     mengendalikan, memelihara, dan mengurus kekayaan Unit Usaha Pangan Desa, dan

b.    membuat kebijakan berdasarkan panduan operasional yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

 

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA

 

Pasal 22

Untuk melakukan pengembangan kemajuan usaha, pengurus Unit Usaha Pangan
Desa dapat memperoleh pembiayaan sebagai mode!, yang bersumber dari :

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Alokasi Dana Desa, dan
    pinjaman desa;
  2. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

 

Pasal 23

(1)    Modal Unit Usaha Pangan Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan tidak terbagi atas saham-saham.

(2)    Besarnya modal Unit Usaha Pangan Desa adalah sebesar nilai kekayaan desa yang dikelola oleh Unit Usaha Pangan Desa.

(3)    Nilai kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

 

Pasal 24

(1)    Penerimaan dan pengeluaran berupa uang dan/atau natura yang bersumber dari pengelolaan cadangan pangan, dilakukan pengadministrasian dan pembukuan secara terpisah dengan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari usaha perdagangan dan usaha lainnya.

(2)    Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Penerimaan yang bersumber dari usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi sebagian untuk penarnbahan modal usaha dan biaya operasional, disetor ke kas desa.

(4)    Besarnya penarnbahan modal usaha dan jenis pengeluaran yang termasuk biaya operasional ditetapkan melalui musyawarah desa.

 

BAB VII

PERANSERTA MASYARAKAT

 

Pasal 25

Kepala Desa, Bupati, dan Gubernur mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa.

 

Pasal 26

Dalam msndorong peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Camat dan Kepala Desa melakukan :

a.    pemberian informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan;

b.    pemberian motivasi untuk :

1.     meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;

2.    membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa.

 

BAB VIII

KERJASAMA

 

Pasal 27

(1)    Untuk mendukung pengembangan usaha, Unit Usaha Pangan Desa dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Kepala Desa.

  1. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan.

 

Pasal 28

(1)    Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2)    Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama

(3)    Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

(4)    Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala per-tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

 

Pasal 29

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB IX

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

 

Pasal 30

(1)    Pengurus Unit Usaha Pangan Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Desa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2)    Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3)    Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-v\/aktu apabila diperlukan.

(4)    Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

 

Pasal 31

Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

 

Pasal 32

(1)    Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa.

(2)    Badan/instansi yang menangani Ketahanan Pangan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(3)    Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

 

BAB X

PEMBINAAN

 

Pasal 33

(1)    Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, yang meliputi :

a.    pemberian pedoman, fasilitasi dan sosialisasi program;

b.    penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan di daerah;

c.    penyusunan indikator pencapaian kinerja;

d.    kerjasama antar daerah skala nasional; dan

e.    pemantauan dan evaluasi skala nasional.

(2)    Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

 

Pasal 34

(1)    Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, yang meliputi :

  1. pemberian panduan teknis di provinsi;
  2. koordinasi;

    c.    penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan di provinsi dan di kabupaten melalui bimbingan teknis, konsultasi, dan advokasi.

    d.    penyusunan strategi pencapaian kinerja;

    e.    penugasan kepada perangkat daerah provinsi (badan/instansi/ lembaga); dan

    f.    peningkatan kualitas kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala provinsi; dan

    g.    pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa.

(2)    Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh badan/dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan badan/instansi yang menangani urusan ketahanan pangan daerah.

 

Pasal 35

(1)    Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, yang meliputi :

a.     pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa;

b.     penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;

c.     pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa;

d.     strategi pencapaian kinerja;

e.     penugasan kepada perangkat daerah kabupaten (badan/ instahsi/ lembaga); dan

f.     kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala kabupaten.

(2)    Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh badan/dinas/ kantor yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan badan/instansi yang menangani urusan ketahanan pangan daerah.

 

Pasal 36

(1)    Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, yang meliputi:

a.     pemberian panduan operasional;

b.     penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan, melalui pelatihan,
konsultasi, advokasi, dan koordinasi.

  1. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
  2. penugasan kepada perangkat desa;

    e.     pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa cleh Unit Usaha Pangan Desa;

    f.     kerjasama antar desa, dengan anggota masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala desa; dan

    g.    pemantauan dan evaluasi.

(2)    Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat pemerintah desa yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Camat.

 

Pasal 37

Pembinaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikoordinasikan dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

 

BAB XI

PENDANAAN

 

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Alokasi Dana Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, kebijakan desa, kebijakan daerah kabupaten, dan kebijakan daerah provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan cadangah pangan pemerintah desa disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 40

Kebijakan desa, kebijakan daerah kabupaten, dan kebijakan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

 

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Juni 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO

About these ads
Tinggalkan sebuah Komentar

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: