Skip to content

PERMENDAGRI NO. 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Juni 23, 2009

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 2007

 

TENTANG

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang    :    a.    bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sudah tidak diproduksi lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

 

Mengingat    :    1.    Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

  1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentanq Pedoman Pelaksanaan Penaadaan
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan    :    PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH.

 

Pasal I

Ketentuan Lampiran Pasal 17 angka N B Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.

 

No.  

Jabatan 

Jumlah 

Jenis

Kendaraan 

Kapasitas/Isi

Silinder

(maksimal) 

1 

Ketua DPRD Provinsi 

1 (satu) unit 

Sedan atau Jeep 

2.700 cc 

2 

Wakil Ketua DPRD Provinsi 

1 (satu) unit

Sedan atau Minibus 

2.500 cc 

3 

Ketua DPRD

Kabupaten/Kota 

1 (satu) unit 

Sedan atau Minibus 

2.500 cc 

4 

Wakil Ketua DPRD

Kabupaten/Kota 

1 (satu) unit 

Sedan atau

Minibus 

2.200 cc 

5 

Pejabat Eselon I 

1 (satu) unit 

Sedan atau Jeep 

2.700 cc 

6 

Pejabat Eselon II

1 (satu) unit 

Sedan atau 

 

- 

Minibus (bensin). 

2.000 cc 

- 

Minibus (solar). 

2.500 cc 

7 

Pejabat Eselon lU 

1 (satu) unit 

- 

Minibus (bensin). 

1.600 cc 

- 

Minibus (solar). 

2.500 cc 

8 

Pejabat Eselon N

dan Eselon V

1 (satu) unit 

Sepeda Motor 

200 cc

 

Pasal II

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Maret 2007

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H.MOH.MA’RUF,SE

 

About these ads
2 Komentar
  1. Luky Nuraini R, SSTP permalink

    Bhineka Nara Eka Bhakti!!!
    K, Kabupaten Mojokerto mw buat Perbup masalah standarisasi Sarana dan Prasarana Kantor. Tapi sebelumnya kita mw buat kuesioner ke tiap-tiap SKPD untuk disesuaikan dengan kondisi kantornya. Ada contoh bahan atau masukan apa tidak??Terima kasih.

    • praja1 permalink

      PRAJA !!!

      yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aturan standarisasi sarana dan prasarana kantor mulai dari aset bergerak dan aset tetap adalah :
      1. Bagaimana memperlakukan sarana dan prasarana kantor yang sudah ada tetapi tak memenuhi standar yang disusun, ini dampaknya akan besar terutama di anggaran. contoh kasus : semisal ruang pelayanan untuk kantor camat standarnya 7 x 8 meter (misal) tapi yang ada di lapangan cuman 4X 3 meter, apakah harus dibongkar ? soalnya klo ada aturan … aturan harus dilaksanakan klo tidak berarti aturan atau kenyataan dilapangan tak sesuai dengan output harapan kinerja dengan kata lain tak bisa di pertanggungjawabkan sesuai basis kinerja. sedangkan klo’ dilaksanakan penyesuaian maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah mampu anggaran APBD membiaya seluruh perombakan yang ada?
      2. Standarisasi aset terutama dalam hal menyangkut Hak Paten perlu diperhatikan serius …. jangan sampai membuat aturan standarisasi yang malah mendorong penggunaan barang ilegal atau bajakan. Misal standarisasi komputer dan atau OS bila standarisasinya pakai windows maka jelas kabupaten anda akan mendorong penggunaan OS bajakan lantaran saya yakin APBD Mojokerto akan terlalu terbebani untuk membelinya dalam jumlah yang sangat besar … kita patuut contoh standarisasi KPK, disana mereka menstandar kan penggunaan OSnya pakai LINUX dan openoffice yang notabene harga murah bahkan gratis sehingga terhindar dari penggunaan barang bajakan
      3. Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana musti ditindaklanjuti dengan pengembangan SDM untuk pengoperasionalan objek standarisasi
      4. Harus ditunjang dengan APBD yang mumpuni atau menyiasati objek satandarisasi dengan APBD yang ada
      5. Berkenaan dengan sanksi …. setiap aturan harus ada sanksi dan kepastian penegakkan aturan agar tidak dianggap mandul. Contoh kasus : bila ada SKPD yang tidak menaati standarisasi tersebut apakah akan ada sanksi? klo’ iya kabupaten harus siap siap jawaban bila ada pertanyaan “sebenarnya ini salah siapa kami (SKPD) yang tidak bisa melaksanakan standarisasi atau kabupaten yang tidak bisa mengolah APBD?”

      SELANJUTNYA saya mohon maaf … uraian saya bukan bermaksud menggembosi keinginan di Mojokerto tapi menguatkan materi yang akan disusun oleh Kabupaten Mojokerto dalam hal standarisasi.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: