Skip to content

google-site-verification: 57-KJjlQiJ00E7BzJ-b_rJajWX8asQfYIOGb25hTt1E

PERMENDAGRI NO. 23 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 23 TAHUN 2010

 

TENTANG

 

TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN

DAERAH OTONOM BARU

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang    :        bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru;

            

Mengingat    :    1.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

10.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

            

MEMUTUSKAN:

            

Menetapkan    :        PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU.

        

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.    Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.    Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.    Daerah Otonom Baru, yang selanjutnya disingkat DOB, adalah daerah otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan.

5.    Evaluasi adalah penilaian atas data dan informasi hasil monitoring yang dilakukan melalui pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data terhadap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

6.    Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru yang selanjutnya disebut P3DOB adalah perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru yang meliputi aspek perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

7.    Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru, yang selanjutnya disingkat EPDOB, adalah penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan data/informasi hasil monitoring daerah otonom baru.

8.    Pembinaan DOB adalah kegiatan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru sesuai kebutuhan.

9.    Tim EPDOB adalah tim yang melaksanakan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOB pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

10.    Data dasar P3DOB adalah sistem informasi yang dibangun untuk merekam dan mendokumentasikan data dan informasi hasil monitoring dan EPDOB secara terus menerus.

11.    Penataan ruang adalah suatu sistem proses penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12.    Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

13.    Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

14.    Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

15.    Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.

16.    Rencana Umum Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RUTR, adalah RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota.

17.    Rencana Rinci Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RRTR, adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

18.    Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

 

BAB II

PELAKSANA EVALUASI PENYELENGGARAAN DAERAH OTONOM BARU

 

Pasal 2

Menteri melaksanakan EPDOB untuk menilai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

 

Pasal 3

(1)    Menteri membentuk Tim EPDOB yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri sesuai kebutuhan.

(2)    Tim EPDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3)    Tim EPDOB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim EPDOB Provinsi dan Tim EPDOB Kabupaten/Kota.

 

Pasal 4

(1)    Tim EPDOB Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan susunan keanggotaan:

a.    Penanggung Jawab    :    Gubernur

b.    Ketua    :    Sekretaris Daerah

c.    Sekretaris    :    Kepala Biro yang membidangi tugas evaluasi daerah otonom

d.    Anggota    :    unsur SKPD yang terkait dengan evaluasi daerah otonom

(2)    Tim EPDOB Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:

a.    Penanggung Jawab    :    Bupati/Walikota

b.    Ketua    :    Sekretaris Daerah

c.    Sekretaris    :    Kepala Bagian yang membidangi tugas evaluasi daerah otonom

d.    Anggota    :    unsur SKPD yang terkait dengan evaluasi daerah otonom

 

BAB III

TAHAPAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU

 

Pasal 5

(1)    EPDOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup penilaian kemajuan atas aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

(2)    Penilaian kemajuan atas aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:

a.    Perkembangan awal DOB usia dibawah 3 tahun; dan

b.    Perkembangan lanjutan DOB usia 4 – 5 tahun.

 

BAB IV

PENILAIAN ASPEK-ASPEK

PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

 

Pasal 6

Penilaian terhadap aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.    pembentukan organisasi perangkat daerah;

b.    pengisian personil;

c.    pengisian keanggotaan DPRD;

d.    penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;

e.    pembiayaan;

f.    pengalihan aset, peralatan dan dokumen;

g.    pelaksanaan penetapan batas wilayah;

h.    penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;

i.    penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan

j.    pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

 

Pasal 7

(1)    Penilaian pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan terhadap bentuk produk hukum pembentukan organisasi perangkat daerah dan besaran organisasi perangkat daerah.

(2)    Produk hukum pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a.    Peraturan Daerah;

b.    Peraturan kepala daerah yang ditandatangani penjabat; atau

c.    Peraturan kepala daerah yang ditandatangani kepala daerah definitif.

 

Pasal 8

(1)    Penilaian aspek pengisian personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a.    pengalihan dan penempatan personil;

b.    pengisian personil secara keseluruhan; dan

c.    kualitas personil atau aparatur.

(2)    Penilaian aspek pengisian personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pembentukan organisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

 

Pasal 9

Penilaian aspek pengisian keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan terhadap:

a.    pengisian unsur pimpinan; dan

b.    pengisian unsur anggota.

 

Pasal 10

(1)    Penilaian penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf d meliputi:

a.    pendidikan;

b.    kesehatan;

c.    lingkungan hidup;

d.    pekerjaan umum;

e.    penataan ruang;

f.    perencanaan pembangunan;

g.    perumahan;

h.    kepemudaan dan olahraga;

i.    penanaman modal;

j.    koperasi dan usaha kecil dan menengah;

k.    kependudukan dan catatan sipil;

l.    ketenagakerjaan;

m.    ketahanan pangan;

n.    pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

o.    keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

p.    perhubungan;

q.    komunikasi dan informatika;

r.    pertanahan;

s.    kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t.    otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

u.    pemberdayaan masyarakat dan desa;

v.    sosial;

w.    kebudayaan;

x.    statistik;

y.    kearsipan; dan

z.    perpustakaan.

(2)    Penilaian penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a.    kelautan dan perikanan;

b.    pertanian;

c.    kehutanan;

d.    energi dan sumber daya mineral;

e.    pariwisata;

f.    industri;

g.    perdagangan; dan

h.    ketransmigrasian.

 

Pasal 11

Penilaian aspek penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap jumlah urusan wajib dan urusan pilihan yang telah dijabarkan dalam penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta terhadap input dan proses pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan pelaksanaan pelayanan dasar prioritas.

 

Pasal 12

(1)    Penilaian aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan terhadap kemampuan pembiayaan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.

(2)    Pembiayaan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

a.    Pendapatan Asli Daerah;

b.    Dana perimbangan; dan

c.    Lain-lain pendapatan yang sah.

 

Pasal 13

Penilaian aspek pengalihan aset, peralatan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

a.    jenis dan jumlah aset yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB;

b.    jenis dan jumlah peralatan yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB; dan

c.    jenis dan jumlah dokumen yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB.

 

Pasal 14

Penilaian aspek pelaksanaan penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g ditetapkan setelah dilakukan penegasan batas dengan tahapan meliputi:

a.    penelitian dokumen;

b.    pelacakan batas;

c.    pemasangan pilar batas;

d.    pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;

e.    pembuatan peta batas; dan

f.    penetapan Peraturan Menteri.

 

Pasal 15

Penilaian aspek penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:

a.    jumlah gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan peruntukkannya;

b.    jumlah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan peruntukkannya;

c.    kondisi masing-masing gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan; dan

d.    status gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan.

 

Pasal     16

Penilaian aspek penyusunan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan terhadap:

a.    Dokumen Rencana Umum Tata Ruang; dan

b.    Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang.    

 

Pasal 17

 

(1)    Dokumen Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2)    Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.

 

Pasal 18

(1)    Untuk mengetahui setiap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan kuesioner:

a.    Evaluasi perkembangan daerah otonom baru provinsi (Model P); dan

b.    Evaluasi perkembangan daerah otonom baru kabupaten/kota (Model K).

(2)    Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

 

BAB IV

PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU

 

Pasal 19

(1)    Pelaksanaan EPDOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap penilaian atas data/informasi hasil monitoring.

(2)    Penilaian atas data/informasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengamatan dan pengumpulan data secara reguler terhadap aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru.

 

Pasal 20

(1)    Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melalui kunjungan lapangan, laporan/pengaduan, dan klarifikasi atas berita di media cetak dan/atau elektronik.

(2)    Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti dan merekam setiap perubahan aktual seluruh aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

(3)    Perubahan aktual seluruh aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan hasil pengamatan paling lambat pada minggu keempat setiap bulan.

 

Pasal 21

(1)    Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diperoleh melalui kegiatan pengisian kuesioner, kunjungan lapangan, dan laporan secara berkala.

(2)    Pengumpulan data melalui pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan melakukan kegiatan:

a.    Pengisian Kuesioner;

b.    Pengolahan data;

c.    Penilaian;

d.    Pembangunan data dasar;

e.    Review menyeluruh; dan

f.    Penyusunan laporan.

 

Pasal 22

(1)    Pengisian Kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a untuk DOB Provinsi dilakukan oleh SKPD Provinsi dan difasilitasi oleh Tim EPDOB Provinsi.

(2)    Pengisian Kuesioner yang dilakukan oleh SKPD Provinsi menggunakan kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Provinsi (Model P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.

(3)    Tim EPDOB Provinsi menyampaikan kuesioner yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim EPDOB paling lambat minggu pertama bulan Pebruari dan Agustus.

 

Pasal 23

(1)    Pengisian Kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a untuk Kabupaten/Kota dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan difasilitasi oleh Tim EPDOB Kabupaten/Kota.

(2)    Pengisian Kuesioner yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota (Model K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.

(3)    EPDOB Kabupaten/Kota menyampaikan kuesioner yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim EPDOB Provinsi paling lambat pada minggu pertama bulan Pebruari dan Agustus.

 

Pasal 24

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi serta analisis terhadap kuesioner.

 

Pasal 25

Tim EPDOB melakukan verifikasi dan validasi terhadap kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Provinsi (Model P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lambat pada minggu kedua bulan Pebruari dan Agustus.

 

Pasal 26

Tim EPDOB Provinsi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota (Model K) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) paling lambat minggu kedua bulan Pebruari dan Agustus.

 

Pasal 27

Tim EPDOB melakukan analisis data berdasarkan kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Provinsi (Model P) yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat pada minggu ketiga bulan Pebruari dan Agustus.

 

Pasal 28

Tim EPDOB Provinsi melakukan analisis data berdasarkan Kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota (Model K) yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat pada minggu ketiga bulan Pebruari dan Agustus.

 

Pasal 29

(1)    Data yang telah diverifikasi, divalidasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dilakukan sistem pembobotan.

(2)    Sistem pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 30

Tim EPDOB melakukan penilaian terhadap hasil pengolahan data DOB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat pada minggu pertama bulan Maret dan September.

 

Pasal 31

Tim EPDOB bersama Tim EPDOB Provinsi melakukan penilaian terhadap hasil pengolahan data DOB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat pada minggu kedua bulan Maret dan September.

 

Pasal 32

Tim EPDOB Provinsi melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Tim EPDOB paling lambat pada minggu keempat bulan Maret dan September.

 

Pasal 33

(1)    Tim EPDOB bersama Tim EPDOB Provinsi melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dengan klasifikasi nilai sebagai berikut:

a.    Pada tahun ke I :

-    nilai diatas 60 (enam puluh) dikategorikan baik;

-    nilai diatas 40 (empat puluh) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) dikategorikan sedang;

-    nilai antara 20 (dua puluh) sampai dengan nilai 40 (empat puluh) dikategorikan kurang baik; dan

-    nilai dibawah 20 (dua puluh) dikategorikan tidak baik;

b.    Pada tahun ke II :

-    nilai diatas 70 (tujuh puluh) dikategorikan baik;

-    nilai diatas 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 70 (tujuh puluh) dikategorikan sedang;

-    nilai antara 30 (tiga puluh) sampai dengan nilai 50 (lima puluh) dikategorikan kurang baik; dan

-    nilai dibawah 30 (tiga puluh) dikategorikan tidak baik.

c.    Pada tahun ke III :

-    nilai diatas 80 (delapan puluh) dikategorikan baik;

-    nilai diatas 60 (enam puluh) sampai dengan nilai 80 (delapan puluh) dikategorikan sedang;

-    nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) dikategorikan kurang baik; dan

-    nilai dibawah 40 (empat puluh) dikategorikan tidak baik.

d.    Pada tahun ke IV dan tahun ke V :

-    nilai diatas 90 (sembilan puluh) dikategorikan baik;

-    nilai diatas 70 (tujuh puluh) sampai dengan nilai 90 (sembilan puluh) dikategorikan sedang;

-    nilai antara 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 70 (tujuh puluh) dikategorikan kurang baik; dan

-    nilai dibawah 50 (lima puluh) dikategorikan tidak baik.

(2)    Klasifikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian setiap parameter dari aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOB.

(3)    Pencapaian setiap parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem pembobotan.

(4)    Penilaian untuk kepentingan spesifik dan kebijakan nasional dapat menggunakan sistem indeks.

 

Pasal 34

(1)    Tim EPDOB, Tim EPDOB Provinsi dan Tim EPDOB Kabupaten/Kota melakukan pembangunan data dasar P3DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.

(2)    Data dasar P3DOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyediaan data/informasi dan visualisasi informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan DOB.

(3)    Data dasar P3DOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus untuk kesinambungan dan ketepatan data Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan DOB.

 

Pasal 35

(1)    Penyediaan data/informasi dan visualisasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk kepentingan umum dilakukan melalui publikasi media cetak dan/atau elektronik.

(2)    Publikasi media cetak dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan leaflet, booklet, buku, website dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

 

Pasal 36

(1)    Tim EPDOB melakukan review menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e terhadap seluruh hasil pelaksanaan pengumpulan data DOB provinsi dan kabupaten/kota.

(2)    Review menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pengumpulan data DOB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada minggu kedua bulan April dan Oktober.

(3)    Hasil review menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pengumpulan data DOB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f.

 

Pasal 37

Tim EPDOB bersama Tim EPDOB Provinsi dapat melakukan review dan analisis secara lebih dalam dan menyeluruh (indepth) terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di DOB pada tahap perkembangan awal dan tahap perkembangan lanjutan.

 

Pasal 38

Tim EPDOB menyusun hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling lambat pada minggu keempat bulan Mei dan November.

 

Pasal 39

(1)    Tim EPDOB menyusun laporan hasil evaluasi perkembangan DOB berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan melakukan review dan analisis menyeluruh terhadap laporan hasil pengamatan dan laporan hasil pengumpulan data.

(2)    Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaporkan pada minggu kedua bulan Juni dan Desember.

 

Pasal 40

Review dan analisis menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan untuk penyesuaian hasil klasifikasi nilai DOB pada Tahap Perkembangan Awal dan Tahap Perkembangan Lanjutan.

 

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

 

Pasal 41

(1)    Tim EPDOB menyampaikan laporan hasil evaluasi perkembangan DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Menteri.

(2)    Menteri menyampaikan umpan balik terhadap laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

(3)    Umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa saran pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap setiap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan tipologi pemerintahan wilayah daratan dan kepulauan DOB.

(4)    Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap perkembangan awal terhadap DOB provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori sedang, kurang baik, dan tidak baik.

(5)    Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap perkembangan lanjutan terhadap DOB provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori sedang, kurang baik dan tidak baik, apabila belum mencapai nilai 100 pada tahap perkembangan awal.

(6)    Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

a.    fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat;

b.    fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan;

c.    bimbingan teknis peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

d.    bimbingan teknis peningkatan daya saing daerah;

e.    bimbingan teknis peningkatan manajemen administrasi pemerintahan; dan/atau

f.    bimbingan teknis peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah.

(7)    Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan.

 

Pasal 42

(1)    Menteri melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) untuk DOB Provinsi.

(2)    Menteri bersama Gubernur melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) untuk DOB Kabupaten/Kota.

(3)    Menteri dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Pimpinan Kementerian/LPND.

 

BAB VII

PENDANAAN

 

Pasal 43

(1)    Pendanaan pelaksanaan EPDOB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2)    Pendanaan pelaksanaan EPDOB Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

 

 

Pasal 44

Skema pelaksanaan EPDOB, pembinaan dan fasilitasi khusus DOB Tahap Perkembangan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI


 

PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2010 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 19 TAHUN 2010    

 

TENTANG

 

FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang:    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 103 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

 

Mengingat    :    1.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

 

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

 

  1. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

 

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan    :    PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  2. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
  3. Orang Asing, adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
  4. Izin Tinggal Terbatas, adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  5. Izin Tinggal Tetap, adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  6. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
  7. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  8. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
  10. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
  11. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
  12. Daerah Perbatasan adalah daerah batas wilayah NKRI dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (crossing border agreement) antara Pemerintah RI dan Pemerintah negara bertetangga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  13. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang selanjutnya disebut Buku Harian, adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting atau pengurusan dokumen kependudukan.
  14. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP, adalah buku yang digunakan untuk mencatat identitas dan status kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutakhirkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk WNI maupun penduduk WNI yang kawin dengan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
  15. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang yang mengakibatkan perubahan jumlah penduduk sesuai dengan nomor urut KK dalam BIP.
  16. Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas adalah buku yang digunakan untuk mencatat penduduk daerah perbatasan yang telah memiliki Buku Pas Lintas Batas dan melakukan kegiatan lintas batas antara negara bertetangga sesuai dengan perjanjian lintas batas (crossing border agreement).
  17. Buku Register WNI di Luar Negeri adalah buku yang digunakan untuk mencatat WNI yang telah pindah ke LN dan melapor ke Perwakilan RI.
  18. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara dan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai salah satu syarat pengurusan KK dan KTP yang musnah atau rusak.
  19. Surat Keterangan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada orang terlantar yang telah didata.
  20. Surat Keterangan Tanda Komunitas yang selanjutnya disingkat SKTK adalah identitas sementara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan sebelum dokumen kependudukan resmi diterbitkan kepada komunitas terpencil yang telah didata.
  21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
  23. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang membuat data outentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  24. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan Data outentik yang dipetik sebagian dari register akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  25. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
  26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
  27. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

 

  1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
  2. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perecanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi Negara.
  3. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipenggunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara.
  4. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
  5. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
  6. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
  7. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
  8. Perubahan Nama adalah perubahan nama sebagai identitas diri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
  9. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.
  10. Pembetulan Akta adalah pembetulan akta pencatatan sipil oleh pejabat pencatatan sipil terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada saat akta sudah selesai proses, baik sebelum diserahkan atau setelah diserahkan kepada subyek akta.
  11. Pembatalan Akta adalah pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan atas akta yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
  12. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.
  13. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  14. Perceraian adalah putusnya hubungan suami dan isteri berdasarkan putusan pengadilan.
  15. Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan ikatan suami isteri dalam suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan.
  16. Pembatalan Perceraian adalah bersatunya kembali suami isteri dalam ikatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan.
  17. No Carbon Required yang selanjutnya disingkat NCR adalah kertas yang tidak memerlukan karbon.
  18. Perubahan Kewarganegaraan adalah penetapan hukum dari instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan pemberian kewarganegaraan yang berbeda dengan kewarganegaraan sebelumnya.
  19. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah keseluruhan proses pelaporan kegiatan yang meliputi permohonan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan, serta melakukan proses pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran atau Akta Perkawinan terhadap orang yang telah melakukan perubahan pewarganegaraan baik dari WNA menjadi WNI ataupun dari WNI menjadi WNA.
  20. Kehilangan Kewarganegaraan adalah apabila seseorang WNI yang berada di dalam negeri atau di luar negeri menyatakan keinginannya atas kemauan sendiri untuk menjadi WNA dan melepas status Warga Negara Indonesianya.
  21. Naturalisasi adalah proses perubahan pewarganegaraan bagi penduduk WNA yang ingin menjadi WNI.
  22. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
  23. Anak Ganda Terbatas adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah menurut undang-undang yang usianya belum mencapai delapan belas tahun.

     

 

BAB II

JENIS DAN SPESIFIKASI FORMULIR DAN BUKU

DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK

 

Bagian Pertama

Jenis Formulir

 

Pasal 2

 

Jenis Formulir yang digunakan dalam pendaftaran penduduk terdiri atas:

  1. formulir biodata Penduduk WNI, dengan kode F-1.01;
  2. formulir kelengkapan pencatatan biodata Penduduk WNI, dengan kode F-1.02;
  3. formulir Surat Kuasa Pengisian Biodata WNI, dengan kode F-1.03;
  4. formulir Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang Datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.04;
  5. formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI, dengan kode F-1.05;
  6. formulir Biodata Penduduk untuk perubahan data WNI, dengan kode F-1.06;
  7. formulir Penerbitan Biodata Penduduk WNI dengan kode F-1.07;
  8. formulir Biodata Penduduk Orang Asing (Foreigner Biodata Form), dengan kode F-1.08;
  9. formulir Surat Kuasa Pengisian Biodata Orang Asing dengan kode F-1.09;
  10. formulir kelengkapan pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing, dengan kode F-1.10;
  11. formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Penduduk Orang Asing, dengan kode F-1.11;
  12. formulir Perubahan Biodata Penduduk Orang Asing (Foreigner Biodata Change Form), dengan kode F-1.12;
  13. formulir Surat Kuasa Pengisian Perubahan Biodata Penduduk Orang Asing, dengan kode F-1.13;
  14. formulir Penerbitan Biodata Penduduk Orang Asing dengan kode F-1.14;
  15. formulir permohonan KK Baru, dengan kode F-1.15;
  16. formulir perubahan KK, dengan kode F-1.16;
  17. formulir permohonan KK Baru, dengan kode F-1.17;
  18. formulir perubahan KK, dengan kode F-1.18;
  19. formulir permohonan KK Baru, dengan kode F-1.19;
  20. formulir perubahan KK, dengan kode F-1.20;
  21. formulir Permohonan KTP, dengan kode F-1.21;
  22. formulir Permohonan KTP, dengan kode F-1.22;
  23. formulir Permohonan Pindah Datang WNI, dengan kode F-1.23;
  24. formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI, dengan kode F-1.24;
  25. formulir Permohonan Pindah WNI dengan kode F-1.25;
  26. formulir Surat Keterangan Pindah WNI, dengan kode F-1.26;
  27. formulir Permohonan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.27;
  28. formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI, dengan kode F-1.28;
  29. formulir Permohonan Pindah WNI di desa/kelurahan asal dengan kode F-1.29;
  30. formulir Surat Keterangan Pindah WNI di kecamatan asal dengan kode F-1.30;
  31. formulir Permohonan Pindah Datang WNI di desa/kelurahan tujuan dengan kode F-1.31;
  32. formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI di kecamatan tujuan dengan kode F-1.32;
  33. formulir Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di desa/kelurahan asal dengan kode F-1.33;
  34. formulir Permohonan Pindah WNI di desa/kelurahan asal dengan kode F-1.34;
  35. formulir Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di kecamatan asal dengan kode F-1.35;
  36. formulir Permohonan Pindah WNI di kecamatan asal dengan kode F-1.36;
  37. formulir Surat Keterangan Pindah WNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal dengan kode F-1.37;
  38. formulir Permohonan Pindah Datang WNI di desa/kelurahan tujuan dengan kode F-1.38;
  39. formulir Permohonan Pindah Datang WNI di Kecamatan tujuan dengan kode F-1.39;
  40. formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan dengan kode F-1.40;
  41. formulir Permohonan Pindah WNI dengan kode F-1.41;
  42. formulir Surat Keterangan Pindah WNI, dengan kode F-1.42;
  43. formulir Permohonan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.43;
  44. formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI, dengan kode F-1.44;
  45. formulir Permohonan Pindah WNI di desa/kelurahan asal dengan kode F-1.45;
  46. formulir Surat Keterangan Pindah WNI di kecamatan asal dengan kode F-1.46;
  47. formulir Permohonan Pindah WNI Datang di desa/kelurahan tujuan dengan kode F-1.47;
  48. formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI di kecamatan tujuan dengan kode F-1.48;
  49. formulir Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di desa/kelurahan asal dengan kode F-1.49;
  50. formulir Permohonan Pindah WNI di desa/kelurahan asal dengan kode F-1.50;
  51. formulir Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi di kecamatan asal dengan kode F-1.51;
  52. formulir Permohonan Pindah WNI di kecamatan asal dengan kode F-1.52;
  53. formulir Surat Keterangan Pindah WNI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal dengan kode F-1.53;
  54. formulir Permohonan Pindah Datang WNI di desa/kelurahan tujuan dengan kode F-1.54;
  55. formulir Permohonan Pindah Datang WNI di Kecamatan tujuan dengan kode F-1.55;
  56. formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan dengan kode F-1.56;
  57. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI, dengan kode F-1.57;
  58. formulir Surat Keterangan Pindah Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-1.58;
  59. formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri di desa/kelurahan dengan kode F-1.59;
  60. formulir Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kode F-1.60;
  61. formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.61;
  62. formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F-1.62;
  63. formulir Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal, dengan kode F-1.63;
  64. formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap dengan kode F-1.64;
  65. formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri dengan kode F-1.65;
  66. formulir Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Pas Lintas Batas di desa/kelurahan dengan kode F-1.66; dan
  67. formulir Pendataan Penduduk Pemilik Buku Pas Lintas Batas di Pos Lintas Batas dengan kode F-1.67.

 

Pasal 3

 

Formulir dengan kode F-1.01, kode F-1.02 dan kode F-1.03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, angka 2 dan angka 3 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk WNI.

 

Pasal 4

 

Formulir dengan kode F-1.04 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 digunakan untuk pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

 

Pasal 5

 

Formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 dan angka 6 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI.

 

Pasal 6

 

Formulir dengan kode F-1.07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 digunakan untuk penerbitan biodata Penduduk WNI.

 

 

Pasal 7

 

Formulir dengan kode F-1.08, kode F-1.09 dan kode F-1.10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, angka 9 dan angka 10 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

 

Pasal 8

 

Formulir dengan kode F-1.11, kode F-1.12, dan kode F-1.13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, angka 12 dan angka 13 digunakan untuk Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

 

Pasal 9

 

Formulir dengan kode F-1.14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14 digunakan untuk penerbitan biodata Penduduk Orang Asing.

 

Pasal 10

 

Formulir dengan kode F-1.15 dan kode F-1.16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15 dan angka 16 digunakan untuk permohonan KK bagi Penduduk WNI.

 

Pasal 11

 

Formulir dengan kode F-1.17 dan kode F-1.18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 17 dan angka 18 digunakan untuk permohonan KK bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, baik untuk penerbitan nomor KK baru atau penerbitan KK karena perubahan susunan anggota keluarga.

 

Pasal 12

 

Formulir dengan kode F-1.19 dan kode F-1.20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19 dan angka 20 digunakan untuk permohonan KK bagi Perkawinan Campuran.

 

Pasal 13

 

Formulir dengan kode F-1.21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 21 digunakan untuk permohonan KTP untuk Penduduk WNI.

 

Pasal 14

 

Formulir dengan kode F-1.22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 22 digunakan untuk permohonan KTP untuk Penduduk Orang Asing.

 

Pasal 15

 

Formulir dengan kode F-1.23 dan kode F-1.24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 23 dan angka 24 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI dalam satu desa/kelurahan.

 

Pasal 16

 

Formulir dengan kode F-1.25 dan kode F-1.26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 25 dan angka 26 digunakan untuk formulir pendaftaran pindah datang WNI antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, di desa/kelurahan asal.

 

Pasal 17

 

Formulir dengan kode F-1.27 dan kode F-1.28 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 27 dan angka 28 digunakan untuk formulir pendaftaran pindah datang WNI antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, di desa/kelurahan tujuan.

 

Pasal 18

 

Formulir dengan kode F-1.29 dan kode F-1.30 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 29 dan angka 30 digunakan untuk formulir pendaftaran pindah datang WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, di kecamatan asal.

 

Pasal 19

 

Formulir dengan kode F-1.31 dan kode F-1.32 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 31 dan angka 32 digunakan untuk formulir pendaftaran pindah datang WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, di kecamatan tujuan.

 

Pasal 20

 

Formulir dengan kode F-1.33, kode F-1.34, kode F-1.35, kode F-1.36 dan kode F-1.37 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 33, angka 34, angka 35, angka 36 dan angka 37 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI antar kabupaten/kota atau antar provinsi, di daerah asal.

 

Pasal 21

 

Formulir dengan kode F-1.38, kode F-1.39 dan kode F-1.40 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 38, angka 39 dan angka 40 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI antar kabupaten/kota atau antar provinsi, di daerah tujuan.

 

Pasal 22

 

Formulir dengan kode F-1.41 dan kode F-1.42 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 41 dan angka 42 digunakan untuk pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan di desa/kelurahan asal.

 

Pasal 23

 

Formulir dengan kode F-1.43 dan kode F-1.44 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 43 dan angka 44 digunakan untuk pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, di desa/kelurahan tujuan.

 

Pasal 24

 

Formulir dengan kode F-1.45 dan kode F-1.46 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 45 dan angka 46 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI yang bertransmigrasi antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, di kecamatan asal.

 

Pasal 25

 

Formulir dengan kode F-1.47 dan kode F-1.48 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 47 dan angka 48 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI yang bertransmigrasi antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, di kecamatan tujuan.

 

Pasal 26

 

Formulir dengan kode F-1.49, kode F-1.50, kode F-1.51, kode F-1.52 dan kode F-1.53 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 49, angka 50, angka 51, angka 52 dan angka 53 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI yang bertransmigrasi antar kabupaten/kota atau antar provinsi di daerah asal.

 

Pasal 27

 

Formulir dengan kode F-1.54, kode F-1.55 dan kode F-1.56 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 54, angka 55 dan angka 56 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI yang bertransmigrasi antar kabupaten/kota atau antar provinsi, di daerah tujuan.

 

Pasal 28

 

Formulir dengan kode F-1.57 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 57 digunakan untuk pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI, dalam satu kabupaten/kota menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI.

 

Pasal 29

 

Formulir dengan kode F-1.58 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 58 digunakan untuk pidah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI.

 

 

Pasal 30

 

Formulir dengan kode F-1.59 dan kode F-1.60 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 59 dan angka 60 digunakan untuk pendaftaran Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri.

 

Pasal 31

 

Formulir dengan kode F-1.61 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 61 digunakan untuk pendaftaran WNI yang datang dari Luar Negeri menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

 

Pasal 32

 

Formulir dengan kode F-1.62 dan kode F-1.63 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 62 dan angka 63 digunakan untuk pendaftaran Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas pendaftarannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 

Pasal 33

 

Formulir dengan kode F-1.64 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 64 digunakan untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap.

 

Pasal 34

 

Formulir dengan kode F-1.65 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 65 digunakan untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri.

 

 

Pasal 35

 

Formulir dengan kode F-1.66 dan kode F-1.67 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 66 dan angka 67 digunakan untuk pendataan penduduk pelintas batas antar negara.

 

Bagian Kedua

Spesifikasi Formulir

 

Pasal 36

 

Spesifikasi formulir dengan kode F-1.01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 meliputi:

  1. bahan baku kertas    : NCR
  2. ukuran            : Double Folio (32 cm x 42,5 cm)
  3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

 

Pasal 37

 

Spesifikasi formulir dengan kode F-1.02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 meliputi:

  1. bahan baku kertas    : HVS
  2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

 

Pasal 38

 

Spesifikasi formulir dengan kode F-1.03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 meliputi:

  1. bahan baku kertas    : NCR
  2. ukuran            : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

                        Pasal 39

     

Spesifikasi formulir dengan kode F-1.04 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 meliputi:

  1. bahan baku kertas    : NCR
  2. ukuran            : Double Folio (32 cm x 42,5 cm)
  3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

 

Pasal 40

 

Spesifikasi formulir dengan kode F-1.05 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 meliputi:

  1. bahan baku kertas    : HVS
  2. ukuran            : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

 

Pasal 41

 

Spesifikasi formulir dengan kode F-1.06 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 meliputi:

  1. bahan baku kertas    : NCR

    b.    ukuran            : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

                            Pasal 42

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 43

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.08 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Double Folio (32 cm x 42,5 cm)
    3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 44

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.09 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 45

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 meliputi:

  2. bahan baku kertas    : NCR

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 46

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 47

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12 meliputi:

  3. bahan baku kertas    : NCR
  4. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  5. jumlah halaman    : 2 (dua) lembar
  6. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 48

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 49

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 50

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR

      b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

      c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 51

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 16 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : NCR

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 52

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 17 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : NCR

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 53

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : NCR

    b.    ukuran            : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 54

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : NCR

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 55

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 20 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : NCR

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 56

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 21 meliputi:

  7. bahan baku kertas    : NCR
  8. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 57

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 22 meliputi:

  9. bahan baku kertas    : NCR
  10. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  11. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 58

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 23 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 59

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 24 meliputi:

  12. bahan baku kertas    : NCR
  13. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap     : 2 (dua) rangkap

     

    Pasal 60

     

Spesifikasi formulir dengan kode F-1.25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 25 meliputi:

  1. bahan baku kertas    : HVS
  2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 61

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 26 meliputi:

  3. bahan baku kertas    : NCR
  4. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  5. jumlah rangkap     : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 62

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.27 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 27 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 63

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.28 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 28 meliputi:

  6. bahan baku kertas    : NCR
  7. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  8. jumlah rangkap     : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 64

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 29 meliputi:

  9. bahan baku kertas    : NCR
  10. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  11. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

     

    Pasal 65

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.30 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 30 meliputi:

  12. bahan baku kertas    : NCR
  13. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 66

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.31 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 31 meliputi:

  14. bahan baku kertas    : NCR
  15. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap.

     

     

    Pasal 67

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.32 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 32 meliputi:

  16. bahan baku kertas    : NCR
  17. usuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  18. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 68

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.33 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 33 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 69

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.34 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 34 meliputi:

  19. bahan baku kertas    : NCR
  20. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  21. jumlah rangkap     : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 70

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.35 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 35 meliputi:

  22. bahan baku kertas    : HVS
  23. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  24. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

     

    Pasal 71

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.36 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 36 meliputi:

  25. bahan baku kertas    : NCR
  26. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 72

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.37 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 37 meliputi:

  27. bahan baku kertas    : NCR
  28. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 73

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.38 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 38 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 74

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.39 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 39 meliputi:

  29. bahan baku kertas    : NCR
  30. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  31. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 75

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.40 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 40 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 76

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.41 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 41 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 77

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.42 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 42 meliputi:

  32. bahan baku kertas    : NCR
  33. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  34. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 78

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.43 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 43 meliputi:

  35. bahan baku kertas    : HVS
  36. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  37. jumlah rangkap     : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 79

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.44 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 44 meliputi:

  38. bahan baku kertas    : NCR
  39. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  40. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

                            Pasal 80

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.45 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 45 meliputi:

  41. bahan baku kertas    : NCR
  42. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  43. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

     

    Pasal 81

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.46 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 46 meliputi:

  44. bahan baku kertas    : NCR
  45. usuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  46. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 82

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.47 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 47 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

     

    Pasal 83

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.48 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 48 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. usuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 84

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.49 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 49 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 85

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.50 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 50 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 86

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.51 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 51 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 87

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.52 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 52 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 88

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.53 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 53 meliputi:

  47. bahan baku kertas    : NCR
  48. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  49. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

     

     

    Pasal 89

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.54 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 54 meliputi:

    1. bahan baku kertas        : NCR
    2. ukuran        : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap        : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 90

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.55 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 55 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 91

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.56 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 56 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

       

       

      Pasal 92

       

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.57 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 57 meliputi:

  50. bahan baku kertas    : NCR
  51. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  52. jumlah halaman    : 2 (dua) lembar
  53. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

     

    Pasal 93

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.58 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 58 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah halaman    : 3 (tiga) lembar
    4. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

     

    Pasal 94

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.59 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 59 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

    Pasal 95

     

    (1)    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.60 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 60 meliputi 2 bentuk:

    1. bentuk formulir:

    1. bahan baku kertas    : HVS

    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    3. jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    4. jumlah rangkap    : 4 (empat) rangkap

     

    b.    bentuk lipat

    1.    bahan baku    : Karton Manila

    2.    ukuran    : 100 mm x 140 mm

    3.    bentuk    : Persegi panjang melipat

    4.    ketebalan    : 169 ± 10 micron

    5.    tampak luar    :    Bagian atas terdapat tulisan “SURAT KETERANGAN PINDAH ke LUAR NEGERI” dengan warna dasar merah, bagian bawah dengan warna dasar putih.

    6.    tampak dalam    : Hasil print out dengan warna dasar putih

    7.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    (2)    Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pelaporan penduduk di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

     

    Pasal 96

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.61 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 61 meliputi:

  54. bahan baku kertas    : HVS
  55. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 97

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.62 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 62 meliputi:

  56. bahan baku kertas    : HVS
  57. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap     : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 98

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.63 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 63 meliputi:

    a.    bahan baku    : Kertas Security

    b.    ukuran    : 90 mm x 65 mm

    c.    bentuk    : Persegi panjang

    d.    laminasi    : 98 mm x 73 mm

    e.    tampak depan    :    1.     Bagian atas

    a)    pada bagian atas sebelah kanan terdapat gambar lambang Garuda dengan warna hitam.

    b)    di samping kiri lambang Garuda dituliskan:

    1)     Republik Indonesia;

    2)     Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan

    3)    Kartu Tinggal Sementara (Temporary Residential Card).

    2.    Bagian Tengah

        Gambar kepulauan Indonesia berwarna orange dengan garis hitam.

    3.    Bagian bawah

        Terdapat tulisan catatan berwarna hitam:

    a) Kartu ini wajib dibawa pada saat berpergian dalam wilayah NKRI;

    b)     Bila berpergian tidak membawa kartu ini dikenai denda administratif sesuai Pasal 91 ayat (2); dan

    c)     UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

    f.    warna dasar depan    : Hijau

    g.    tampak belakang    : polos

    h.    warna dasar belakang    : Hijau muda

    i.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 99

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.64 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 64 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 100

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.65 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 65 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 4 (empat) rangkap

     

     

    Pasal 101

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.66 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 66 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 3 (tiga) rangkap

     

    Pasal 102

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-1.67 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 67 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

       

     

    Bagian Ketiga

    Jenis Buku

     

    Pasal 103

     

    Jenis Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk terdiri atas:

    1. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI, dengan kode Bk-1.01;
    2. Buku Mutasi Penduduk WNI, dengan kode Bk-1.02;
    3. Buku Induk Penduduk WNI, dengan kode Bk-1.03;
    4. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI untuk Kecamatan, dengan kode Bk-1.04;
    5. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI untuk kabupaten/kota, dengan kode Bk-1.05;
    6. Buku Register WNI di Luar Negeri dengan kode Bk-1.06; dan
    7. Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, dengan kode Bk-1.07.

       

    Pasal 104

     

    Buku dengan kode Bk-1.01, kode Bk-1.02 dan kode Bk-1.03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 1, angka 2 dan angka 3 digunakan untuk pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan.

     

    Pasal 105

     

    Buku dengan kode Bk-1.04 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 4 digunakan untuk pendaftaran penduduk di Kecamatan.

     

    Pasal 106

     

    Buku dengan kode Bk-1.05 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 5 digunakan untuk pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota.

     

    Pasal 107

     

    Buku dengan kode Bk-1.06 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 6 digunakan untuk pendaftaran penduduk di Luar Negeri.

     

    Pasal 108

     

    Buku dengan kode Bk-1.07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 7 digunakan untuk pendaftaran penduduk di Penduduk Pelintas Batas.

     

     

     

    Bagian Keempat

    Spesifikasi Buku

     

    Pasal 109

     

    Spesifikasi buku Bk-1.01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 1 meliputi:

    a.    bahan baku kertas        : HVS 80 gram

    b.    ukuran                : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c. jumlah lembar per buku        : 50 (lima puluh) lembar

    d.    cover                : Hard cover

     

    Pasal 110

     

    Spesifikasi buku Bk-1.02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 2 meliputi:

    a.    bahan baku kertas        : HVS 80 gram

    b.    ukuran                : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah lembar per buku        : 50 (lima puluh) lembar

    d.    cover                : Hard cover

     

    Pasal 111

     

    Spesifikasi buku Bk-1.03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 3 meliputi:

    a.    bahan baku kertas        : HVS 80 gram

    b.    ukuran                : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c. jumlah lembar per buku        : 50 (lima puluh) lembar

    d.    cover                : Hard cover

     

    Pasal 112

     

    Spesifikasi buku Bk-1.04 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 4 meliputi:

    a.    bahan baku kertas        : HVS 80 gram

    b.    ukuran                : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c. jumlah lembar per buku        : 50 (lima puluh) lembar

    d.    cover                : Hard cover

     

    Pasal 113

     

    Spesifikasi buku Bk-1.05 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 5 meliputi:

    a.    bahan baku kertas        : HVS 80 gram

    b.    ukuran                : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c. jumlah lembar per buku        : 50 (lima puluh) lembar

    d.    cover                : Hard cover

     

    Pasal 114

     

    Spesifikasi buku Bk-1.06 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 6 meliputi:

    a.    bahan baku kertas        : HVS 80 gram

    b.    ukuran                : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c. jumlah lembar per buku        : 50 (lima puluh) lembar

    d.    cover                : Hard cover

     

    Pasal 115

     

    Spesifikasi buku Bk-1.07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 angka 7 meliputi:

    a.    bahan baku kertas        : HVS 80 gram

    b.    ukuran                : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah lembar per buku        : 50 (lima puluh) lembar

    d.     cover            : Hard cover

     

    Pasal 116

     

    Jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 36 sampai dengan Pasal 102 tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Pasal 117

    Redaksi Petujuk Penulisan formulir dan buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 103 tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dari Peraturan Menteri ini.

     

     

    BAB III

    JENIS DAN SPESIFIKASI FORMULIR DAN BUKU

    YANG DIGUNAKAN DALAM PENCATATAN SIPIL

     

    Bagian Pertama

    Jenis Formulir

     

    Pasal 118

     

    Jenis Formulir yang digunakan dalam pencatatan sipil terdiri atas:

    1. formulir surat keterangan kelahiran bagi peristiwa kelahiran yang terjadi di tempat domisili ibunya, dengan kode F-2.01;
    2. formulir surat keterangan kelahiran bagi peristiwa kelahiran yang terjadi di luar domisili ibunya, dengan kode F-2.02 ;
    3. formulir surat keterangan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dengan kode F-2.03.
    4. formulir Surat Keterangan Kelahiran Orang Asing, dengan kode F-2.04;
    5. formulir pelaporan kelahiran, dengan kode F-2.05;
    6. formulir surat bukti pencatatan kelahiran, dengan kode F-2.06;
    7. formulir pencatatan kelahiran, dengan kode F-2.07;
    8. formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F-2.08;
    9. formulir surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.09;
    10. formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F-2.10;
    11. formulir surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.11;
    12. formulir Pencatatan Perkawinan, dengan kode F-2.12;
    13. formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F-2.13;
    14. formulir surat bukti pencatatan perkawinan, dengan kode F-2.14;
    15. formulir pencatatan perkawinan, dengan kode F-2.15;
    16. formulir data perkawinan, dengan kode F-2.16;
    17. formulir Pembatalan Perkawinan, dengan kode F-2.17;
    18. formulir Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, dengan kode F-2.18;
    19. Formulir Perceraian, dengan kode F-2.19;
    20. formulir pelaporan perceraian, dengan kode F-2.20;
    21. formulir surat bukti pencatatan perceraian, dengan kode F-2.21;
    22. formulir pencatatan perceraian, dengan kode F-2.22;
    23. formulir data perceraian, dengan kode F-2.23;
    24. formulir pelaporan pencatatan perceraian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.24;
    25. formulir surat bukti pelaporan pencatatan perceraian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.25;
    26. formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian, dengan kode F-2.26;
    27. formulir Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, dengan kode F-2.27;
    28. formulir Pelaporan Kematian, dengan kode F-2.28;
    29. formulir Surat Keterangan Kematian, dengan kode F-2.29;
    30. formulir pelaporan kematian, dengan kode F-2.30;
    31. formulir surat keterangan kematian, dengan kode F-2.31;
    32. formulir pelaporan kematian, dengan kode F-2.32;
    33. formulir Surat Keterangan Kematian, dengan kode F-2.33;
    34. formulir Pencatatan Kematian, dengan kode F-2.34;
    35. formulir Pelaporan Pengangkatan Anak, dengan kode F-2.35;
    36. formulir Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing, dengan kode F-2.36;
    37. formulir Surat Keterangan Pengangkatan Anak, dengan kode F-2.37;
    38. formulir Pelaporan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.38;
    39. formulir Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.39;
    40. formulir Pelaporan Pengesahan Anak, dengan kode F-2.40;
    41. formulir Pelaporan Perubahan Nama, dengan kode F-2.41;
    42. formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di Indonesia, dengan kode F-2.42;
    43. formulir pelaporan status kewarganegaraan ganda terbatas, dengan kode F-2.43;
    44. formulir Permohonan Pencatatan Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan Kode F-2.44;
    45. formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, dengan Kode F-2.45;
    46. formulir surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.46;
    47. formulir surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan kode F-2.47.
    48. formulir Pelaporan Peristiwa Penting Lainnya, dengan kode F-2.48;
    49. formulir Pelaporan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, dengan kode F-2.49; dan
    50. Formulir Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, dengan kode F-2.50.

     

     

    Pasal 119

     

    Formulir dengan kode F-2.01, kode F-2.02 dan kode F-2.03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 1, angka 2 dan angka 3 digunakan untuk pencatatan kelahiran bagi penduduk WNI.

     

    Pasal 120

     

    Formulir dengan kode F-2.04 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 4 digunakan untuk pencatatan kelahiran bagi penduduk Orang Asing.

     

     

    Pasal 121

     

    Formulir dengan kode F-2.05, kode F-2.06 dan kode F-2.07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 5, angka 6 dan angka 7 digunakan untuk pelaporan dan pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

     

    Pasal 122

     

    Formulir dengan kode F-2.08 dan kode F-2.09 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 8 dan angka 9 digunakan untuk pencatatan lahir mati bagi WNI.

     

    Pasal 123

     

    Formulir dengan kode F-2.10 dan kode F-2.11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 10 dan angka 11 digunakan untuk pencatatan lahir mati bagi Orang Asing.

     

    Pasal 124

     

    Formulir dengan kode F-2.12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 12 digunakan untuk pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana.

     

    Pasal 125

     

    Formulir dengan kode F-2.13, F-2.14 dan kode F-2.15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 13, angka 14 dan angka 15 digunakan untuk pelaporan dan pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

     

    Pasal 126

     

    Formulir dengan kode F-2.16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 16 digunakan untuk data perkawinan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

     

    Pasal 127

     

    Formulir dengan kode F-2.17 dan kode F-2.18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 17 dan angka 18 digunakan untuk pencatatan pembatalan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana.

     

    Pasal 128

     

    Formulir dengan kode F-2.19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 19 digunakan untuk pelaporan pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana.

     

    Pasal 129

     

    Formulir dengan kode F-2.20, kode F-2.21 dan kode F-2.22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 20, angka 21 dan angka 22 digunakan untuk pelaporan dan pencatatan perceraian WNI di Luar Negeri.

     

    Pasal 130

     

    Formulir dengan kode F-2.23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 23 digunakan untuk data perceraian oleh Perwakilan Republik Indonsia yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

    Pasal 131

     

    Formulir dengan kode F-2.24 dan kode F-2.25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 24 dan angka 25 digunakan untuk pencatatan perceraian WNI di Luar Negeri yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana.

     

    Pasal 132

     

    Formulir dengan kode F-2.26 dan kode F-2.27 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 26 dan angka 27 digunakan untuk pencatatan pembatalan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana.

     

    Pasal 133

     

    Formulir dengan kode F-2.28 dan kode F-2.29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 28 dan angka 29 digunakan untuk pencatatan kematian bagi penduduk WNI.

     

    Pasal 134

     

    Formulir dengan kode F-2.30 dan kode F-2.31 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 30 dan angka 31 digunakan untuk pencatatan kematian bagi penduduk WNI di luar domisili dan bagi Orang Asing.

     

    Pasal 135

     

    Formulir dengan kode F-2.32, kode F-2.33 dan kode F-2.34 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 32, angka 33 dan angka 34 digunakan untuk peleporan dan pencatatan kematian WNI.

     

    Pasal 136

     

    Formulir dengan kode F-2.35 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 35 digunakan untuk pencatatan pengangkatan anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

     

    Pasal 137

     

    Formulir dengan kode F-2.36, kode F-2.37 dan kode F-2.38 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 35, angka 37 dan angka 38 digunakan untuk pelaporan pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.    

     

    Pasal 138

     

    Formulir dengan kode F-2.39 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 39 digunakan untuk pelaporan pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.    

     

    Pasal 139

     

    Formulir dengan kode F-2.40 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 40 digunakan untuk pencatatan Pengesahan Anak menggunakan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak.

     

    Pasal 140

     

    Formulir dengan kode F-2.41 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 41 digunakan untuk pencatatan Perubahan Nama menggunakan Formulir Pelaporan Perubahan Nama.

     

    Pasal 141

     

    Formulir dengan kode F-2.42 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 42 digunakan untuk pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

     

    Pasal 142

     

    Formulir dengan kode F-2.43 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 43 digunakan untuk pelaporan status kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas.

     

    Pasal 143

     

    Formulir dengan kode F-2.44 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 44 digunakan untuk pencatatan perolehan Kewarganegaraan untuk penduduk pemukim Keturunan Asing.

     

    Pasal 144

     

    Formulir dengan kode F-2.45, kode F-2.46 dan kode F-2.47 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 angka 45, angka 46 dan angka 47 digunakan untuk pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar negeri, di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

     

    Pasal 145

     

    Formulir dengan kode F-2.48 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 48 digunakan untuk pencatatan Peristiwa Penting Lainnya menggunakan.

     

    Pasal 146

     

    Formulir dengan kode F-2.49 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 49 digunakan untuk Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil.

     

    Pasal 147

     

    Formulir dengan kode F-2.50 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 50 digunakan untuk Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

     

    Bagian Kedua

    Spesifikasi Formulir

     

    Pasal 148

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 1 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 4 (empat) rangkap

     

    Pasal 149

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 2 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

    Pasal 150

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 3 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

    Pasal 151

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.04 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 4 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

    Pasal 152

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.05 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 5 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 153

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.06 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 6 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 154

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 7 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 155

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.08 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 8 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 156

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.09 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 9 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 4 (empat) rangkap

     

     

    Pasal 157

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 10 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 158

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 11 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

     

    Pasal 159

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 12 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio
    3. jumlah halaman    : 4 (empat) halaman
    4. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 160

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 13 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio

    c.    jumlah halaman    : 3 (tiga) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 161

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 14 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 162

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 15 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio
    3. jumlah halaman    : 4 (empat) lembar
    4. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 163

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 16 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 164

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 17 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio
    3. jumlah halaman    : 3 (tiga) lembar
    4. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 165

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 18 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 166

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 19 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio

    c.    jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 167

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 20 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio

    c.    jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 168

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 21 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 169

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 22 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio

    c.    jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 170

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 23 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 171

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 24 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio

    c.    jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 172

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 25 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 173

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 26 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio
    3. jumlah halaman    : 2 (dua) lembar
    4. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 174

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.27 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 27 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 175

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.28 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 28 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 176

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 29 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 4 (empat) rangkap

     

    Pasal 177

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.30 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 30 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

       

    Pasal 178

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.31 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 31 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : NCR
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

    Pasal 179

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.32 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 32 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

       

      Pasal 180

       

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.33 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 33 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

    Pasal 181

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.34 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 34 meliputi:

    1. bahan baku kertas    : HVS
    2. ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 182

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.35 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 35 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 183

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.36 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 36 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 184

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.37 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 37 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 185

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.38 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 38 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 186

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.39 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 39 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 187

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.40 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 40 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 188

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.41 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 41 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 189

     

    Spesifikasi Formulir dengan kode F.2.42 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 42 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah halaman    : 3 (tiga) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 190

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.43 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 43 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 191

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.44 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 44 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 192

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.45 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 45 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah halaman    : 2 (dua) lembar

    d.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 193

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.46 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 46 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 194

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.47 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 47 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : NCR

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 2 (dua) rangkap

     

     

    Pasal 195

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.48 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 48 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 196

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.49 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 49
    meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Pasal 197

     

    Spesifikasi formulir dengan kode F-2.50 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka 50 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah rangkap    : 1 (satu) rangkap

     

     

    Bagian Ketiga

    Jenis Buku

     

    Pasal 198

     

    Jenis Buku yang digunakan dalam pencatatan sipil terdiri atas:

    1. buku daftar kelahiran WNI di wilayah NKRI, dengan kode Bk-2.01;
    2. buku daftar pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah NKRI, dengan kode Bk-2.02;
    3. buku daftar pencatatan perceraian WNI di luar negeri yang pencatatannya di luar wilayah NKRI pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan kode Bk-2.03;
    4. buku daftar pencatatan perceraian WNI di luar negeri yang pencatatannya di wilayah NKRI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kode Bk-2.04;
    5. buku daftar kematian WNI di luar wilayah NKRI, dengan kode Bk-2.05;
    6. buku daftar pengangkatan anak di luar wilayah NKRI, dengan kode Bk-2.06;
    7. buku daftar pencatatan anak berkewarganegaraan ganda di wilayah NKRI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kode Bk-2.07;
    8. buku daftar pencatatan perolehan kewarganegaraan Indonesia bagi orang pemukiman keturunan asing di wilayah NKRI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kode Bk-2.08;
    9. buku daftar pencatatan WNI yang melepaskan kewarganegaraannya di luar wilayah NKRI pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia, dengan kode Bk-2.09.

     

    Bagian Keempat

    Spesifikasi Buku

     

    Pasal 199

     

    Spesifikasi buku Bk-2.01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 angka 1 meliputi:

    1. bahan baku kertas        : HVS 80 gram
  58. usuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)
  59. jumlah lembar per buku    : 50 (lima puluh) lembar
  60. cover    : Hard cover

     

    Pasal 200

     

    Spesifikasi buku Bk-2.02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 angka 2 meliputi:

    a.    bahan baku kertas        : HVS 80 gram

    b.    ukuran                : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c. jumlah lembar per buku    : 50 (lima puluh) lembar

    d.    cover                : Hard cover

     

    Pasal 201

     

    Spesifikasi buku Bk-2.03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 angka 3 meliputi:

    1. bahan baku kertas        : HVS 80 gram
    2. ukuran                : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah lembar per buku    : 50 (lima puluh) lembar
    4. cover        : Hard cover

     

    Pasal 202

     

    Spesifikasi buku Bk-2.04 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 angka 4 meliputi:

    a.    bahan baku kertas        : HVS 80 gram

    b.    ukuran        : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.     jumlah lembar per buku        : 50 (lima puluh) lembar

    d.    cover        : Hard cover

     

    Pasal 203

     

    Spesifikasi buku Bk-2.05 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 angka 5 meliputi:

    1. bahan baku kertas        : HVS 80 gram
    2. ukuran        : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah lembar per buku        : 50 (lima puluh) lembar
    4. cover        : Hard cover

       

    Pasal 204

     

    Spesifikasi buku Bk-2.06 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 angka 6 meliputi:

    1. bahan baku kertas        : HVS
    2. ukuran        : Folio (21,5 cm x 33 cm)
    3. jumlah lembar per buku        : 50 (lima puluh) lembar
    4. cover        : Hard cover

       

    Pasal 205

     

    Spesifikasi buku Bk-2.07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 angka 7 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah lembar perbuku    : 50 (lima puluh) lembar

    d.    cover    : Hard cover

     

     

    Pasal 206

     

    Spesifikasi buku Bk-2.08 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 angka 8 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah lembar perbuku    : 50 (lima puluh) lembar

    d.    cover    : Hard cover

     

    Pasal 207

     

    Spesifikasi buku Bk-2.09 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 angka 9 meliputi:

    a.    bahan baku kertas    : HVS

    b.    ukuran    : Folio (21,5 cm x 33 cm)

    c.    jumlah lembar perbuku    : 2 (dua) lembar

    d.    cover    : Hard cover

     

    Pasal 208

     

    Jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 148 sampai dengan Pasal 207 tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dari Peraturan Menteri ini.

    Pasal 209

    Redaksi Petujuk Penulisan buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 198 tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Bagian Kelima

    Catatan Pinggir

     

    Pasal 210

     

    Jenis catatan pinggir terdiri atas :

    1. akibat pembatalan perkawinan pada register akta dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP-2.01;
    2. akibat pembatalan perceraian pada register akta dan kutipan akta perceraian, pada register akta dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP-2.02; dan
    3. akibat perceraian pada register akta dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP-2.03.
    4. Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, dengan kode CP-2.04;
    5. akibat Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI ke WNA, dengan kode CP-2.05;
    6. akibat Penegasan Status Kewarganegaraan R.I Bagi Orang Pemukim Keturunan Asing, dengan kode CP-2.06;
    7. akibat Perolehan Status Kewarganegaraan R.I Bagi Anak Kewarganegaraan Ganda sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dengan kode CP-2.07;
    8. akibat Perolehan Status Kewarganegaraan R.I berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dengan kode CP-2.08;
    9. pengangkatan anak pada Register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan kode CP-2.09;
    10. pengakuan anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan surat pernyataan pengakuan anak dari Bapak biologisnya, dengan kode CP-2.10;
    11. pengesahan anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan Akta Perkawinan Orang Tua, dengan kode CP-2.11;
    12. pengesahan anak pada Register Akta Perkawinan, jika pencatatan pengesahan dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan orang tua, dengan kode CP-2.12;
    13. pengesahan anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran, jika pengesahan anak dilakukan setelah pencatatan perkawinan orang tua, dengan kode CP-2.13;
    14. Perubahan Nama pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP-2.14;
    15. Perubahan Peristiwa Penting Lainnya pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP-2.15; dan
    16. Jenis Catatan Pinggir pembatalan akta catatan sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP-2.16.

     

    Pasal 211

    Redaksi Penulisan Catatan Pinggir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dari Peraturan Menteri ini.

     

     

    BAB VI

    KETENTUAN PENUTUP

     

    Pasal 212

    Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini:

    1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
    2. Pasal 2 butir b dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

     

    Pasal 213

     

    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

     

     

    Ditetapkan di Jakarta

    pada tanggal 9 Februari 2010

     

    MENTERI DALAM NEGERI,

     

    ttd

     

     

    GAMAWAN FAUZI


     

10 KRITERIA CEWEK YANG PATUT DIJADIKAN ISTRI

Adalah suatu kewajaran bagi seorang cowok menentukan kriterianya untuk memilih cewek sebagai istrinya kelak. So gak ada salahnya juga menjadikan kriteria berikut sebagai referensi / acuan :

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
3. Patriot yang sopan dan ksatria
4. Patuh dan suka bermusyawarah
5. Rela menolong dan tabah
6. Rajin, terampil, dan gembira
7. Hemat, cermat, dan bersahaja
8. Disipilin, berani, dan setia
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan

apakah merasa ada yang tak asing?

PERBEDAAN MENDASAR SEORANG FISIKAWAN DENGAN EKONOM

Suatu ketika ada 2 orang terdampar di sebuah pulau terpencil yang tidak berpenduduk. Pulau itu cuman seluas daun kelor … ech bukan dink … kurang lebih 25 meter persegi …. yang cuman ditumbuhi sebatang pohon kelapa dan berbuah 1. Saat buah itu terjatuh sang fisikawan buru-buru mencari sebuah pengukit untuk membuka / memecah buah kelapa itu dengan maksud untuk melepaskan dahaga yang dideritanya.

Walau Fisikawan itu mondar-mandir …. Sang Ekonom diam saja. Lalu Fisikawan itu bertanya padanya :

Fisikawan : “Hai Ekonom … kenapa engkau diam saja … tak membantuku mencari pengukit agar kita bisa membuka buah kelapa itu?

Ekonom : “Kenapa musti aku mencari pengukit? Aku sudah mendapat kepuasanku dengan “berasumsi” bahwa buah kelapa itu sudah aku buka dan aku minum airnya.

Fisikawan : ?????????????????????

———————————————————————————–

Dari cerita itu … sudahkah anda mendapat perbedaan mendasar atas perbedaan cara berpikir seorang Fisikawan dengan Ekonom?????????????????????

SEKELUMIT KELEMAHAN BASIS KINERJA DI INDONESIA

Banyak pengetahuan dari negara maju yang kita ambil tanpa mengadaptasikannya terlebih dahulu dengan budaya lokal bangsa. Sehingga yang timbul adalah hilangnya kearifan lokal yang memang teruji dalam menata berbagai aspek kehidupan masyarakat kita.

Salah satunya adalah basis kinerja … harus kita akui pengetahuan tersebut bukan berasal dari produk lokal, melainkan dari negara negara maju yang mungkin memang cocok dengan tatanan kehidupan mereka.

Sebelum terlalu jauh memaparkan sebagian kelemahan basis kinerja perlu diketahui dulu batasan yang hendak aku sampaikan dalam tulisan ini. Tulisanku hanya membatasi pada hal anggaran dan budaya kerja instansi pemerintah dengan menggunakan basis kinerja yang kita anut sekarang ini.

Pada dasarnya Basis Kinerja mengartikan anggaran yaitu : “Anggaran adalah Kegiatan dalam bentuk angka”. Ingat! angka itu adalah berbatas.

Dalam kenyataan, sistem anggaran kita sungguh masih lemah untuk implementasi hal tersebut, sehingga jangan heran kalau sering menjumpai kasus korupsi berkenaan dengan kesalahan administrasi (belum tentu untuk memperkaya diri sendiri tau kelompok).

Dengan penerapan basis kinerja yang perlu dikuatkan adalah :
1. Perencanaan matang sampai ke level yang paling sepele
2. Pelaksanaan Kegiatan yang tegas (bisa identik dengan kaku)
3. Monitoring yang teliti
4. Evaluasi untuk menentukan nilai hadiah dan hukuman

Singkat kata … Basis Kinerja membentuk bangunan profesionalisme dengan tujuan materi.

Padahal filosofi dari kerja aparat pemerintah adalah pengabdian. Jadi jangan heran kalau sekarang ini istilah abdi negara sudah harus ditanggalkan … karena basis kinerja tak mengenal istilah itu. So … semua pegawai instansi plat merah baik sipil, TNI maupun Polisi bukanlah abdi negara melainkan Pegawai yang digaji oleh Negara.

Kenapa …? semua kerja, keringat, keselamatan bahkan nyawa adalah angka di mata basis kinerja.

Singkatnya lagi : Dengan Basis Kinerja Jangan Pernah Ngomong Pengabdian karena segala apa dilakukan sudah diangkakan. ADA UANG … ADA KEGIATAN, ADA KEGIATAN … TAK ADA UANG PERLU DIPERTANYAKAN karena itu masuk indikasi korupsi.

Bukan maksudku untuk mengajak kembali pada tempo doeloe … melainkan mengingatkan kita semua bahwa kita dulu punya kearifan lokal yang namanya BASIS PENGABDIAN

ETIKA POLITIK ≈ ATURAN MAIN BERPOLITIK

Para politikus negara ini mungkin udah pernah mengenyam yang namanya materi etika politik, namun sayang etika yang dipahami oleh mereka (oknum tapi banyak) justru bukanlah “etika politik” yang sebenarnya melainkan “aturan main berpolitik”.

1. Etika Politik lebih condong pada idealism kehidupan bersama yang harmoni
2. Aturan main berpolitik hanya merupakan bagian (kulit luar) dari etika politik, yang sebatas ini bisa menarik ide para politikus “cerdik” untuk mencari celah dalam pelaksanaannya sehingga mengarah pada pemahaman Machiavellisme.

Tak dipungkiri memang … tori Machiavelli dilahirkan karena keadaan (realita), kalau itu dianggap yang paling benar … ya terima aja apa yang bisa didapat sekarang ini.

Tapi bagi pencinta harmoni ide lah yang harus mengatur realita.

PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang    :    a.    bahwa dalam rangka mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;

  1. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah;
  2. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga per!u diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

     

    Mengingat    :    1.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3318);

  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3469);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3372);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4532);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan    :    PERATURAN MENTERI DALAM NECERI TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
  2. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
  3. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
  4. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
  5. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
  6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  7. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
  8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk provinsi DKI Jakarta.
  9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dlsingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
  10. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
  11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
  12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
  13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

 

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

 

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

 

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

  1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
  2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
  4. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
  5. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,

 

BAB III

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

 

Pasal 4

Perumahan dan permukiman terdiri atas:

  1. perumahan tidak bersusun: dan
  2. rumah susun.

 

Pasal 5

  1. Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
  2. Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

 

Pasal 6

  1. Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
  2. Bangunan gedung bertinigkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

 

Pasal 7

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

 

BAB IV

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

 

Pasal 8

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

  1. jaringan jalan;
  2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
  3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
  4. tempat pembuangan sampah.

 

Pasal 9

Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

  1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
  2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
  3. sarana pendidikan;
  4. sarana kesehatan;
  5. sarana peribadatan;
  6. sarana rekreasi dan olah raga;
  7. sarana pemakaman;
  8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
  9. sarana parkir.

 

Pasal 10

Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

  1. jaringan air bersih;
  2. jaringan listrik;
  3. jaringan telepon;
  4. jaringan gas;
  5. jaringan transportasi;
  6. pemadam kebakaran; dan
  7. sarana penerangan jasa umum.

 

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

 

Pasal 11

  1. Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang.
    1. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
      1. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
      2. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
    2. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut b dilakukan:
      1. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
      2. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

 

Pasal 12

  1. Penyerahan prasarana dan utilitas sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
  2. Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa tanah siap bangun.

 

Pasal 13

  1. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
  2. Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

 

BAB VI

PERSYARATAN PENYERAHAN

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

 

Pasal 14

Pemerintah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

  1. umum;
  2. teknis; dan
  3. administrasi

 

Pasal 15

  1. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
    1. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan
    2. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
  2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
  3. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, harus memiliki:
    1. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
    2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
    3. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
    4. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.

 

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

 

Pasal 16

  1. Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
    1. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
      1. Sekretariat Daerah;
      2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
      3. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
      4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait;
      5. Camat; dan
      6. Lurah/Kepala Desa.
    2. Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

       

      Pasal 17

    3. Tugas tim verifikasi adalah:
      1. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
      2. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
      3. menyusun jadwal kerja;
      4. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
      5. menyusun berita acara pemeriksaan;
      6. menyusun berita acara serah terima;
      7. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
      8. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta.
    4. Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
      1. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan.
      2. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

         

Pasal 18

  1. Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
  2. Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.
  3. Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

 

BAB VIII

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

 

Pasal 19

Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui:

  1. persiapan;
  2. pelaksanaan penyerahan; dan
  3. pasca penyerahan.

 

Pasal 20

  1. Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam PasaI 19 huruf a, meliputi:
    1. Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang;
    2. Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
    3. tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;
    4. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan
    5. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
  2. Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
    1. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
    2. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
    3. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
    4. prasarana, sarana; dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
    5. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
    6. prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta;
    7. Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
    8. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan
    9. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta dengan melampirkan daftar prasarana. sarana, dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
  3. Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
    1. Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan.
    2. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
    3. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
    4. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.

 

Pasal 21

  1. Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, pemerintah daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
  2. Pemerintah daerah membuat pernyataan asset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
  3. Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
  4. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
  5. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

 

BAB IX

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

 

Pasal 22

  1. Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan.
  2. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal Pemerintah daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
  4. Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

 

BAB X

PELAPORAN

 

Pasal 23

  1. Bupati/Walikota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas di daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
  2. Gubernur menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas di wilayahnya kepada Menteri secara berkala setiap tahun.

 

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 24

  1. Bupati/Walikota, atau Gubernur DKI Jakarta, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.
  1. Gubernur mengkoordinasikan kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.
  2. Menteri melakukan pembinaan umum penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

 

BAB XII

PEMBIAYAAN

 

Pasal 25

  1. Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
  2. Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab pemerintah daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
  3. Khusus untuk DKI Jakarta, pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

 

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 26

Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utllitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

 

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan. Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 16 TAHUN 2009

 

TENTANG

 

STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang    :    a.    bahwa dalam rangka pembinaan aparatur pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan di lapangan perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di daerah;

        b.    bahwa peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran perlu dilakukan standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah;

        c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;

Mengingat    :    1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);    

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan    :    PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
  1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  3. Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur pemadam kebakaran di daerah dalam pelaksanaann tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
  1. Kualifikasi adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh aparatur pemadam kebakaran di Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.
    1. Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas-tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
    2. Institusi Pemadam Kebakaran adalah Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.
    3. Kepala Dinas/Kantor/Unit adalah Kepala Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.
    4. Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.
    5. Pejabat adalah semua Pejabat yang menduduki Eselon IV, Eselon III dan Eselon II di lingkungan Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

 

 

BAB II

STANDAR KUALIFIKASI PEMADAM

 

Pasal 2

 

Standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran meliputi:

  1. persyaratan umum;
  2. persyaratan khusus; dan
  3. kualifikasi.

 

Pasal 3

 

  1. Penggolongan jenis standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah disesuaikan dengan jenis jabatan pemadam kebakaran.
  2. Jenis jabatan aparatur pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. Pemadam 1;
    2. Pemadam 2;
    3. Pemadam 3;
    4. Inspektur Muda Kebakaran;
    5. Inspektur Madya Kebakaran;
    6. Inspektur Utama Kebakaran;
    7. Penyuluh Muda Kebakaran;
    8. Penyuluh Madya Kebakaran;
    9. Investigator Muda Kebakaran;
    10. Investigator Madya Kebakaran;
    11. Instruktur Muda Kebakaran;
    12. Instruktur Madya Kebakaran;
    13. Operator Mobil Kebakaran;
    14. Montir Mobil Kebakaran;
    15. Caraka Mobil Kebakaran; dan
    16. Operator Komunikasi Kebakaran.

 

Pasal 4

 

Standar kualifikasi bagi Pemadam 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

  1. persyaratan umum:
    1. pendidikan minimal lulus sekolah menengah umum (SMU)/sederajat; dan
    2. pengetahuan umum mengetahui standar operasi institusi pemadam kebakaran (IPK).
  2. persyaratan khusus:
    1. kondisi fisik:
      1. sehat jasmani dan rohani; dan
      2. tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).
    2. lulus:
      1. basic fire training; dan
      2. test psikologi yang mendukung misi pemadam kebakaran.
  3. kualifikasi:
    1. mampu memadamkan kebakaran dengan APAR;
    2. mampu menggunakan peralatan pemadaman jenis hydrant;
    3. mampu menggunakan dan memelihara peralatan pelindung diri (fire jacket, helm, dan safety shoes serta sarung tangan) secara cepat dan tepat;
    4. mampu melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan
    5. mampu melaksanakan sistem tali temali untuk pengamanan dan penyelamatan korban.

 

Pasal 5

 

Standar kualifikasi bagi Pemadam 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

  1. persyaratan umum:
    1. pendidikan minimal lulus sekolah menengah umum (SMU)/sederajat; dan
    2. pengetahuan umum mengetahui standar operasi institusi pemadam kebakaran (IPK).
  2. persyaratan khusus:
    1. kondisi fisik:
      1. sehat jasmani dan rohani; dan
      2. tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).
    2. lulus test psikologi yang mendukung misi pemadam kebakaran.
  3. kualifikasi:
    1. mampu melaksanakan operasi ventilasi asap bangunan rendah;
    2. mampu melaksanakan prosedur penyelamatan:
    3. mampu melaksanakan prosedur pemutusan aliran gas dan listrik;
    4. mampu menentukan asal titik api dan dampak kebakaran;
    5. mampu menentukan metoda dan teknis perawatan darurat medis;
    6. mampu menggunakan sarana komunikasi dan memanfaatkan sistem informasi; dan
    7. mampu memimpin regu unit mobil.

 

Pasal 6

 

Standar kualifikasi bagi Pemadam 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

  1. persyaratan umum:
    1. pendidikan minimal sarjana muda/sederajat;
    2. pengetahuan umum standar operasi Institusi pemadam kebakaran; dan
    3. telah menjadi Pemadam 2 sekurang-kurangnya 2 tahun.
  2. persyaratan khusus:
    1. kondisi fisik:
      1. sehat jasmani dan rohani; dan
      2. tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).
    2. lulus test psikologi yang mendukung misi pemadam kebakaran.
  3. kualifikasi:
    1. mampu melaksanakan prosedur teknik masuk secara paksa dan memahami konstruksi pintu, jendela dan dinding bangunan termasuk resiko bahaya yang dihadapi;
    2. mampu menentukan sistem penyediaan dan distribusi air;
    3. mampu menentukan jenis dan tipe alat pelindung diri dan mampu menggunakan alat tersebut dalam waktu 1 menit;
    4. mampu memimpin pleton pemadam kebakaran;
    5. mampu menyusun pelaporan kejadian kebakaran;
    6. mampu mengidentifikasi dan menentukan standar prosedur operasional dari seluruh peralatan pemadaman dan penyelamatan; dan
    7. mampu membaca peta lingkungan dan menguasai data sumber air pada wilayah tugasnya.

 

Pasal 7

 

Standar kualifikasi bagi Inspektur Muda Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

  1. persyaratan umum:
    1. pendidikan minimal sekolah menegah umum (SMU)/sederajat;
    2. pengetahuan umum standar operasi institusi pemadam kebakaran; dan
    3. telah mengikuti pendidikan Inspektur Kebakaran tingkat I.
  2. persyaratan khusus:
    1. kondisi fisik:
      1. sehat jasmani dan rohani; dan
      2. tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).
    2. lulus test psikologi yang mendukung misi pemadam kebakaran.
  3. kualifikasi:
    1. mampu memahami peraturan dan standar di bidang proteksi kebakaran;
    2. mampu membaca gambar bangunan dan instalasi proteksi kebakaran;
    3. mampu melaksanakan prosedur inspeksi, pengujian dan pemeliharaan.
    4. memahami prinsip sistem proteksi kebakaran meliputi sistem aktif, pasif dan fire safety management; dan
    5. mampu menguasai teknik pelaporan hasil inspeksi.

 

Pasal 8

 

Standar kualifikasi bagi Inspektur Madya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

  1. persyaratan umum:
    1. pendidikan minimal Sarjana/sederajat;
    2. pengetahuan umum standar operasi institusi pemadam kebakaran; dan
    3. telah mengikuti pendidikan Inspektur Kebakaran tingkat II.
  2. persyaratan khusus:
    1. kondisi fisik:
      1. sehat jasmani dan rohani; dan
      2. tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).
    2. lulus test psikologi yang mendukung misi pemadam kebakaran.
  3. kualifikasi:
    1. mampu menyusun program pelaksanaan inspeksi bangunan gedung;
    2. mampu mengkoordinasikan Tim pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi;
    3. mampu berkorespondensi dengan pemilik dan pengelola bangunan;
    4. mampu melaksanakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka menunjang kelancaran tugas inspeksi; dan
    5. mampu melakukan/mempresentasikan hasil inspeksi.

 

Pasal 9

 

Standar kualifikasi bagi Inspektur Utama Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

  1. persyaratan umum:
    1. pendidikan minimal sarjana/sederajat;
    2. pengetahuan umum standar operasi institusi pemadam kebakaran; dan
    3. telah mengikuti pendidikan Inspektur Kebakaran tingkat III.
  2. persyaratan khusus:
    1. kondisi fisik:
    2. sehat jasmani dan rohani; dan
      1. tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).
    3. lulus test psikologi yang mendukung misi pemadam kebakaran.

    c.     kualifikasi:

    1. mampu mengkoordinasikan tim pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi;
    2. mampu melaksanakan penaksiran resiko;
    3. mampu melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan;
    4. mampu menyusun rekomendasi langkah-langkah tindak lanjut setelah inspeksi hingga prosedur penegakkan hukum;
    5. mampu memanfaatkan dan mengolah data dalam penyusunan program rencana pra kebakaran (pre fire planning); dan
    6. mampu bertindak selaku instruktur, edukator, reporter maupun investigator di bidang proteksi kebakaran.

 

 

Pasal 10

 

Standar kualifikasi bagi Penyuluh Muda Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:

a.     persyaratan umum:

1.     pendidikan sarjana teknik/sarjana sosial dan yang sederajat.

2.     pengetahuan umum:

a)    visi, misi dan tupoksi institusi pemadam kebakaran (IPK);

b)     organisasi dan Tata Laksana IPK; dan

c)     metoda dan Teknik Penyuluhan.

3.     telah mengikuti pendidikan teknik penyuluhun.

4.     memiliki kemampuan berinteraksi secara verbal dan oral.

b.    persyaratan khusus:

1.     kondisi fisik:

a)    sehat jasmani dan rohani; dan

b)     tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).

2.     lulus test psikologi yang mendukung tugas penyuluhan.

c.    kualifikasi:

1.    mampu memahami materi penyuluhan menyangkut pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

2.     mampu menguasai teknik dan metoda penyuluhan termasuk penggunaan alat peraga;

3.     mampu menyampaikan pesan secara sistematis dan akurat; dan

4.    mampu memahami aspek sosial budaya masyarakat yang disuluh.

 

Pasal 11

 

Standar kualifikasi bagi Penyuluh Madya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi :

a.    persyaratan umum :

1.     pendidikan sarjana strata II/sederajat.

2.     pengetahuan umum:

a)    visi, misi dan tupoksi institusi pemadam kebakaran (IPK); dan

b)     organisasi dan tata laksana institusi pemadam kebakaran (IPK).

3.     metoda dan teknik penyuluhan:

a)    telah mengikuti pendidikan training of trainer (TOT) kebakaran; dan

b)     memiliki kemampuan berinteraksi secara verbal dan oral.

b.    persyaratan khusus:

1.    kondisi fisik:

a)     sehat jasmani dan rohani; dan

b)    tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).

2.     lulus test psikologi yang mendukung tugas penyuluhan.

c.    kualifikasi:

1.     mampu menyusun program penyuluhan termasuk materinya;

2.    mampu mengembangkan networking komunikasi massa termasuk mass media cetak dan elektronik;

3.     mampu merespon secara simpatik pertanyaan dan tanggapan dari masyarakat (publik inquiries);

4.     mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan

5.     mampu menyusun pelaporan hasil penyuluhan dan rekomendasi tindak lanjut.

 

Pasal 12

 

Standar kualifikasi bagi Investigator Muda Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, meliputi:

a.     persyaratan umum:

1.     pendidikan sarjana teknik/sederajat.

2.     pengetahuan umum:

a)     Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b)     ilmu bahan (fuel) termasuk bahan kimia berbahaya;

c)     fotografi dan dokumentasi; dan

d)     psikologi manusia.

3.    telah mengikuti pendidikan investigasi kebakaran (fire investigation).

b.    persyaratan khusus:

1.     kondisi fisik:

a)    sehat jasmani dan rohani; dan

b)     tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).

2.     lulus test psikologi yang mendukung tugas investigasi.

c.     kualifikasi:

1.     menguasai prosedur dan metoda teknik investigasi;

2.     mampu bekerjasama dengan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.     mampu menguasai dan mengembangkan teori dasar penyelidikan kebakaran;

4.     memahami peraturan dan standar teknis proteksi kebakaran; dan

5.     mampu menyusun laporan hasil investigasi.

 

Pasal 13

 

Standar kualifikasi bagi Investigator Madya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, meliputi:

a. persyaratan umum:

1.     pendidikan sarjana strata II teknik/sederajat.

2.     pengetahuan umum:

a)     ilmu bahan (fuel) termasuk bahan kimia berbahaya;

b)     psikologi manusia; dan

c)     aspek sosial budaya masyarakat.

3.    telah mengikuti pendidikan investigasi kebakaran (fire investigation) lanjutan.

b.    persyaratan khusus:

1.     kondisi fisik :

a)     sehat jasmani dan rohani; dan

b)    tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).

2.     lulus test psikologi yang mendukung tugas investigasi.

c.     kualifikasi:

1.     mampu meningkatkan jaringan kerja (networking) dalam rangka efektivitas penyelidikan kebakaran;

2.     mampu melakukan analisis dan evaluasi data hasil pengujian di laboratorium maupun pengamatan di lapangan;

3.     mampu melakukan simulasi skenario investigasi kebakaran; dan

4.     mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil investigasi.

 

Pasal 14

 

Standar kualifikasi bagi Instruktur Muda Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi:

a.     persyaratan umum:

1.     pendidikan minimal sarjana strata I/sederajat.

2.     pengetahuan umum:

a)     metode belajar mengajar;

b)     metode didaktik metodik (andragogi);

c)     bahasa Inggris aktif dan pasif; dan

d)     penggunaan multi media teaching resources.

3.     telah mengikuti pendidikan AKTA dan training of trainer (TOT)

b.     persyaratan khusus:

1.     kondisi fisik:

    a) sehat jasmani dan rohani; dan

b) tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita);

2. lulus test psikologi yang mendukung tugas sebagai pendidik.

c.     kualifikasi:

1.     mampu menerapkan konsep dan metode diklat;

2.     mampu menguasai materi/bahan diklat yang menyangkut pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

3.     mampu menyusun materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);

4.     mampu menyampaikan materi pembelajaran secara efektif sesuai dengan situasi, macam ruangan pembelajaran, tingkatan peserta dan alokasi waktu yang tersedia;

5.     mampu menyusun pre test dan post test serta evaluasinya;

6.     mampu menyusun laporan hasil evaluasi belajar mengajar;

7. mampu untuk berbicara dan menulis secara efektif;

8. memiliki minat dan kemauan tinggi untuk mengajar; dan

9. memiliki kemampuan lainnya yang mendukung tugas pendidikan dan pelatihan di bidang kebakaran.

 

Pasal 15

 

Standar kualifikasi bagi Instruktur Madya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, meliputi:

a. persyaratan umum:

1.     pendidikan:

a)     sarjana strata II/sederajat; atau

b)    sarjana/profesional berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangnya.

2.     pengetahuan umum:

a)     metode belajar mengajar;

b)     metode didaktik metodik (andragogi);

c)     bahasa Inggris aktif dan pasif; dan

d)     penggunaan multi media teaching resources.

3.     telah mengikuti pendidikan (AKTA) dan training of trainer (TOT).

b.     persyaratan khusus:

  1. kondisi fisik:

a) sehat jasmani dan rohani; dan

b) tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).

  1. lulus test psikologi yang mendukung tugas sebagai pendidik.

c.     kualifikasi:

  1. mampu menerapkan konsep dan metode diklat;
  2. mampu menguasai materi/bahan diklat menyangkut pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  3. mampu menyusun program pendidikan dan pelatihan;
  4. mampu menyusun materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
  5. mampu menyusun pre test dan post test serta evaluasinya;
  6. mampu menyampaikan materi pembelajaran secara efektif sesuai dengan situasi, macam ruangan pembelajaran, tingkatan peserta dan alokasi waktu yang tersedia.
  7. mampu menyusun laporan hasil evaluasi belajar mengajar.
  8. mampu mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (silabus, kriteria pengajar, jadwal, kurikulum, buku referensi, alat peraga dan sarana penunjang);
  9. mampu mengembangkan diri sesuai hasil evaluasi peserta diklat tentang kinerja instruktur maupun penyelenggaraan diklat;
  10. mampu mengembangkan keilmuan dan inovasi untuk mendukung kualifikasi sebagai seorang pendidik;
  11. mampu untuk berbicara dan menulis secara efektif;
  12. memiliki minat dan kemauan tinggi untuk mengajar; dan
  13. memiliki kemampuan lainnya yang mendukung tugas pendidikan dan pelatihan di bidang kebakaran.

Pasal 16

 

Standar kualifikasi bagi operator mobil kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, meliputi:

a.     persyaratan umum:

1.     pendidikan minimal lulus sekolah menengah umum (SMU)/sederajat; dan

2.    pengetahuan Umum mengetahui standar operasi kendaraan pemadam kebakaran.

b.     persyaratan khusus:

 

  1. kondisi fisik:
    1. sehat jasmani dan rohani; dan
    2. tinggi dan berat badan proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).
  2. lulus:
    1. basic fire training;
    2. memiliki minimal surat izin mengemudi (SIM) B1; dan
    3. lulus test kelalulintasan.

c.    kualifikasi:

  1. memiliki kondisi jasmani daya reflek yang tinggi;
  2. mampu menggunakan dan memelihara unit mobil pemadam kebakaran;
  3. mampu mengurus kebutuhan perawatan dan atau kendaraan yang dimiliki oleh institusi pemadam kebakaran (IPK);
  4. mampu mengurus dan mengatur pool mobil/kendaraan;
  5. mampu menentukan jenis/tIpe mobil atau kendaraan yang dibutuhkan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain; dan
  6. mampu menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara rinci dan jelas.

 

Pasal 17

 

Standar kualifikasi bagi Montir Mobil Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, meliputi:

  1. persyaratan umum:
    1. pendidikan minimal lulus sekolah menengah umum (SMU)/sederajat; dan
    2. pengetahuan umum mengetahui standar operasi kendaraan pemadam kebakaran.
  2. persyaratan khusus:
    1. kondisi fisik:
      1. sehat jasmani dan rohani; dan
      2. tinggi dan berat proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).
    2. lulus basic fire training dan memiliki pengetahuan teknis mesin.
  3. kualifikasi:
    1. memiliki kondisi jasmani daya reflek yang tinggi;
    2. mampu melaksanakan usaha-usaha pemeriksaan dan perbaikan seluruh peralatan teknis operasional kebakaran dan kendaraan kebakaran secara periodik maupun insidentil;
    3. mampu melaksanakan pengujian mesin termasuk hasil perbaikan;
    4. mampu mempersiapkan sarana dan prasarana perbaikan dan pengujian yang dibutuhkan; dan
    5. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara rinci dan jelas.

 

Pasal 18

 

Standar kualifikasi bagi Caraka Mobil Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, meliputi:

  1. persyaratan umum:
    1. pendidikan minimal lulus sekolah menengah umum (SMU)/sederajat;
    2. pengetahuan umum mengetahui standar operasi kendaraan pemadam kebakaran; dan
    3. memiliki pengetahuan penggunaan multi media.
  2. persyaratan khusus:
    1. kondisi fisik:
      1. sehat jasmani dan rohani; dan
      2. tinggi dan berat proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).
    2. lulus:
      1. basic fire training;
      2. memiliki pengetahuan teknis mesin; dan
      3. penataan lalu lintas dan jalan raya.
  3. kualifikasi:
    1. memiliki kondisi jasmani daya reflek yang tinggi;
    2. mampu melaksanakan usaha-usaha pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada ruang kontrol dan data serta informasi;
    3. mampu melaksanakan rencana operasi penggunaan unit pemadam kebakaran;
    4. mampu mempersiapkan sarana dan prasarana perbaikan dan pengujian yang dibutuhkan; dan
    5. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara rinci dan jelas.

 

Pasal 19

 

Standar kualifikasi bagi Operator Komunikasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, meliputi:

  1. persyaratan umum:
    1. pendidikan minimal lulus sekolah menengah umum (SMU)/sederajat;
    2. pengetahuan umum mengetahui standar operasi alat komunikasi; dan
    3. memiliki pengetahuan penggunaan multi media.
  2. persyaratan khusus:
    1. kondisi fisik:
      1. sehat jasmani dan rohani; dan
      2. tinggi dan berat proporsional (minimal 165 cm untuk pria dan 156 cm untuk wanita).
    2. lulus:
      1. basic fire training; dan
      2. memiliki pengetahuan teknis operator.
  3. kualifikasi:
    1. memiliki kondisi jasmani daya reflek yang tinggi;
    2. menerima dan meneruskan berita terjadinya bencana kebakaran dan atau bencana lain kepada pimpinan dan satuan-satuan operasional yang terkait serta meneruskan perintah dari pos komando/pusat pengendalian operasi;
    3. mampu mengatur dan memelihara jaringan dan alat komunikasi;
    4. mampu mengatur alarm sistem kebakaran dari instansi dan atau unit kerja lainnya dan masyarakat dengan pos komando/pusat pengendali operasi (ruang data/informasi); dan
    5. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara rinci dan jelas.

 

 

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

 

Pasal 20

 

  1. Untuk memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan bagi aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
  2. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, materi, silabi serta kurikulum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

 

 

BAB IV

PENDANAAN

 

Pasal 21

 

  1. Pendanaan penyelenggaraan standar kualifikasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran di provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
  2. Pendanaan penyelenggaraan standar kualifikasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran di kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

 

 

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 22

 

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan standar kualifikasi bagi aparatur pemadam kebakaran masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 23

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

 

ttd

 

H. MARDIYANTO

 

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

 

 

 

PERWIRA


 

LAMPIRAN II : PERMENDAGRI NO. 22 TAHUN 2009

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

 

NOMOR 

: 

22 TAHUN 2009 

 

TANGGAL 

: 

22 Mei 2009 

    

 

CONTOH BENTUK/MODEL KERJA SAMA DAERAH

 

Bentuk /model kerja sama daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut :

  1. Bentuk/Model Kerja Sama Antar Daerah.
    1. Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan jurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.
      1. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan jurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
      2. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
      3. Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.
      4. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan jurisdiksi masing-masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.
      5. Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.
      6. Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).
      7. Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.
      8. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

     

  1. Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Departemen/LPND :

Obyek kerja sama daerah yang dapat ditawarkan kepada pemerintah adalah dalam rangka pengembangan sektor unggulan tertentu atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom. Prakarsa kerjasama daerah dengan Departemen/LPND berasal dari pemerintah daerah.

Obyek kerja sama berupa pelayanan publik, tidak dapat dikerjasamakan dengan Departemen/LPND, kecuali dalam situasi dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi standar pelayanan umum, dan untuk ini perlu dilakukan evaluasi terdahulu oleh Menteri Dalam Negeri bila terjadi di provinsi atau oleh Gubernur bila itu terjadi di kabupaten/kota. Apabila setelah dievaluasi memang terbukti bahwa daerah yang bersangkutan tidak mampu, maka penyelenggaraan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsetrasi atau/dan Tugas Pembantuan atau bila itu menyangkut urusan wajib akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah bersangkutan.

Kerja sama yang diprakarsai oleh Departemen/LPND dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsentrasi atau/dan Tugas Pembantuan, tidak diatur dalam petunjuk teknis teknis ini.

Contoh kerja sama Pemerintah Derah dengan Departemen / LPND

  1. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.
  2. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/ LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.
  3. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya masing-masing.

 

  1. Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Hukum.

    Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan otonom atau dapat berupa pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan hukum. Pengertian Badan Hukum adalah perusahaan swasta , Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lain di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

    Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan badan hukum apabila menghadapi situasi sebagai berikut :

    1. Suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah terkendala dengan sumberdaya keuangan daerah atau keahlian.
    2. Pelibatan badan hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh pemerintah daerah.
    3. Ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan badan hukum.
    4. Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif.
    5. Ada badan hukum yang sudah mempunyai “track-record” baik dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah.
    6. Ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum yang lain.
    7. Tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut.

    Apabila tidak ada faktor-faktor tersebut di atas, maka kerja sama dengan badan hukum dipertimbangkan untuk tidak dilakukan karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

    Secara umum bentuk kerja sama dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu : (a) Kontrak Pelayanan, (b) Kontrak Bangun, (c) Kontrak Rehabilitasi, dan (d) Kontrak Patungan.

    1. Kontrak Pelayanan

      1. Kontrak Operasional/Pemeliharaan

Cara kerja sama  

: 

Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan public 

Obyek kerja sama  

: 

Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik  

Kelebihan

: 

  • Dapat meningkatkan efesiensi dan kualitas pelayanan;
  • Penghematan biaya
  • Sifat kerjasama lebih luwes
    • Tidak terjadi selisih kepemilikan atas pelayanan publik tsb. 

Kekurangan 

: 

  • Fungsi pengendalian pemda dapat berkurang.
  • Berkurangnya kemampuan pemda dalam merespon terjadi perubahan permintaan masyarakat.
  • Dapat terjadi beban biaya tak terduga apabila badan hukum gagal 

2. Kontrak Kelola

Cara kerja sama  

: 

Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Obyek kerja sama  

: 

Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik 

Kelebihan  

:

  • Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam memelihara sarana / prasarana pelayanan publik yang tidak termanfaatkan.
  • Memperoleh efisiensi biaya dalam pengelolaan fasilitas tersebut.
  • Sebagian resiko ditanggung oleh badan hukum

Kekurangan 

: 

  • Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pengelolaannya kepada badan hukum.
  • Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset milik Pemerintah Dearah tersebut.
  • Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik, proyek yang dikelola sudah tidak menguntungkan. 

3.    Kontrak Sewa

Cara kerja sama  

: 

Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu. 

Obyek kerja sama  

: 

Dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila pemerintah daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak.

Kelebihan  

: 

  • Fasilitas infrastruktur dapat lebih cepat tersedia bagi masyarakat (pemakai).
  • Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah Daerah untuk membangun / membuat fasilitas infrastruktur.
  • Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dan mendistribusikan resiko pembangunan kepada badan hukum.
  • Merangsang investasi di bidang pembangunan infrastruktur, hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang investor untuk menanamkan modalnya. 

Kekurangan

 

 

 

 

 


 

: 

  • Melepaskan hak monopoli untuk membangun dan mengelola fasilitas infrastruktur dan aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada badan hukum.
  • Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
  • Badan hukum cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.  

4. Kontrak Konsesi

Cara kerja sama  

: 

Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Obyek kerja sama  

: 

Dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang (lebih dari 25 tahun).

Sangat disarankan dilakukan pada saat kinerja ekonomi dan finansial pemerintah daerah sedang baik.

Kelebihan  

: 

  • Fasilitas infrastruktur lebih cepat tersedia bagi masyarakat.
    • Penghematan biaya pengelolaan infrastruktur daerah melalui badan hukum.
    • Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. 

Kekurangan 

: 

  • Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan, infrastruktur yang semula dikelola oleh badan hukum sudah tidak maksimal lagi.
  • Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik. 

 

  1. Kontrak Bangun

    1. Kontrak Bangun Guna Serah

Cara kerja sama  

: 

Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.

Obyek kerja sama  

: 

Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll. 

Kelebihan  

: 

  • Pemerintah Daerah tidak perlu mengeluarkan/ penyertaan modal tetapi hanya cukup mengeluarkan izin.
  • Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah – daerah yang membutuhkan.  

Kekurangan 

: 

  • Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya, aset yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan usaha sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak.
  • Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti pembebasan lahan. 

2.    Kontrak Bangun Serah Guna

Cara kerja sama  

: 

Badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur / fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur / fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

Obyek kerja sama  

: 

Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll 

Kelebihan  

: 

  • Sektor publik memperoleh manfaat dari keunggulan teknologi yang dimiliki oleh pihak badan usaha .
    • Anggaran publik yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.
    • Pemerintah daerah tetap dapat memiliki asset yang dibangun pihak ketiga.
    • Pemerintah daerah masih tetap dapat mempunyai kewenangan untuk mengendalikan.
    • Mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan upaya pengembangan serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan.
  • Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi jasa infrastrukturnya.
  • Sebagian resiko ditanggung oleh badan usaha sebagai pihak yang membangun proyek.
  • Resiko terjadi selisih paham dalam kontrak lebih kecil dibandingkan dengan Bangun Guna Serah.  

Kekurangan 

: 

  • Melepaskan hak monopoli untuk menguasai, membangun dan mengelola proyek infrastruktur kepada badan hukum.
  • Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pengelolaan oleh badan hukum.
  • Pihak badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
  • Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya masa kerjasama, khususnya pada saat serah terima aset, aset yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan hukum sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak.
  • Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti halnya pembebasan tanah. 

 

3.    Kontrak Bangun Sewa Serah

Cara kerja sama  

: 

Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya.Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Obyek kerja sama  

: 

Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, dll.

Kelebihan

 

 


 

:

 

 

 


 

  • Percepatan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan.
  • Pemerintah daerah dapat mengalihkan dana untuk pembayaran hutang atau membiayai program-program pembangunan kesejahteraan sosial. 

Kekurangan

 
  • Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan kepada badan hukum.
  • Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
  • Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh badan hukum untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek, berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. 

 

  1. Kontrak Rehabilitasi

    1. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah

Cara kerja sama  

: 

Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Obyek kerja sama  

: 

Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, bandara dll

Kelebihan  

: 

  • Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah.
  • Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah.

Kekurangan 

: 

  • Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
  • Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruktur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 

2. Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah

Cara kerja sama  

: 

Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Obyek kerja sama  

: 

Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll 

Kelebihan  

: 

  • Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah.
  • Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah

Kekurangan 

: 

  • Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
  • Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas-fasilitas infrastruktur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 

 

3. Kontrak Patungan

Cara kerja sama  

: 

Pemerintah Daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Obyek kerja sama

: 

Badan hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai badan usaha dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada. 

Kelebihan  

: 

  • Badan hukum patungan lebih luwes dalam bergerak di dunia usaha, termasuk dalam penyediaan pelayanan publik.
  • Pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan PAD dari penerimaan usaha hasil badan hukum dan pajak perseroan. 

Kekurangan 

: 

  • Apabila tidak ada pengaturan yang tegas, maka fungsi pemerintah sebagai regulator dapat bias atau timbul konflik kepentingan manakala dalam berhadapan dengan badan hukum patungan – milik pemerintah tsb.
  • Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik.

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

ttd

 

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN I : PERMENDAGRI NO. 22 TAHUN 2009

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

 

NOMOR 

: 

22 Tahun 2009 

 

TANGGAL 

: 

22 Mei 2009 

 

 

URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA

 

  1. Kerja Sama Antar Daerah
    1. Persiapan
      1. Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
      2. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

        Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

      3. Penyiapan rencana kerja sama:
        1. menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
        2. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
        3. analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.
      1. Penawaran
        1. Menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.
        2. Memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.
        3. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
          1. Gubernur dengan Gubernur, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
          2. Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/ Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
          3. Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
          4. Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
        4. Surat penawaran kerja sama Kepala Daerah sekurang-kurangnya memuat:
          1. Objek yang akan dikerjasamakan;
          2. Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
          3. Bentuk kerja sama;
          4. Tahun anggaran dimulainya kerja sama;
          5. Jangka waktu kerja sama.

            Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.

          1. Kepala Daerah setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.
    2. Penyiapan Kesepakatan
      1. Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.
      2. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
        1. Identitas para pihak;
        2. Maksud dan tujuan;
        3. Objek dan ruang lingkup kerja sama;
        4. Bentuk kerja sama;
        5. Sumber biaya;
        6. Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
        7. Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
        8. Rencana kerja yang memuat:
          1. Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
          2. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing.
          3. Jadwal penandatanganan perjanjian KSAD.
          4. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.
      1. Penandatanganan Kesepakatan
        1. Kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.
        2. Penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.
      2. Penyiapan Perjanjian
        1. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
          1. Subjek kerja sama;
          2. Objek kerja sama;
          3. Ruang lingkup kerja sama;
          4. Hak dan kewajiban;
          5. Jangka waktu kerja sama;
          6. Keadaan memaksa/force majeure;
          7. Penyelesaian perselisihan; dan
          8. Pengakhiran kerja sama.

        Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

        1. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
        2. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
        1. Penandatanganan perjanjian
          1. Perjanjian kerjasama antar daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
          2. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.
        2. Pelaksanaan
          1. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah.

            Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:

            1. melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD; dan
            2. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
          2. Biaya pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
          3. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD.
          4. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai:
            1. keadaan memaksa/force majeure yang terjadi; dan
            2. hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.
          1. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing-masing SKPD yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
            1. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD;
            2. kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD.
          1. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui SKPD masing-masing. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf e point 1), pembagiannya dapat dilaksanakan:
            1. dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan
            2. dijual melalui lelang terbuka.

            Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan perimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD.

          1. Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

             

  1. Kerja Sama Daerah dengan Departemen/LPND
    1. Persiapan
      1. Pembentukan TKKSD.
      2. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan.
      3. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
      4. SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
        1. latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
        2. gambaran lokasi objek kerja sama;
        3. bentuk kerja sama;
        4. rencana awal;
        5. analisis manfaat dan biaya; dan
        6. dampak bagi pembangunan daerah.
    1. Penawaran
      1. Kerja sama daerah dengan Departemen/LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
      2. Menentukan objek yang akan dikerjasamakan.
      3. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
        1. Gubernur, dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi.
        2. Bupati/Walikota dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota.
        3. Surat penawaran kerja sama dari kepala daerah sekurang – kurangnya memuat:
          1. objek yang akan dikerjasamakan;
          2. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
          3. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
          4. jangka waktu kerja sama.

          Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

    1. Penyiapan Kesepakatan
      1. Setelah Kepala Daerah menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Departemen/LPND, memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.
      2. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
        1. identitas para pihak;
        2. maksud dan tujuan;
        3. objek dan ruang lingkup kerja sama;
        4. sumber biaya;
        5. tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
        6. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan; dan
        7. rencana kerja yang memuat:
          1. tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
          2. jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
          3. rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
      1. Rancangan kesepakatan bersama SKPD, dibahas dengan Departemen/ LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
    2. Penandatangan Kesepakatan
      1. Kesepakatan bersama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Menteri/Pimpinan LPND.
      2. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
      1. Penyiapan Perjanjian
        1. SKPD dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya:
  • subjek kerja sama;
  • objek kerja sama;
  • ruang lingkup kerja sama;
  • hak dan kewajiban;
  • jangka waktu kerja sama;
  • keadaan memaksa/force majeure;
  • penyelesaian perselisihan; dan
  • pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

  1. Dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri.
  2. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Departemen/LPND memberikan paraf pada rancangan perjanjian.
  1. Penandatanganan Perjanjian
    1. Perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Menteri/Pimpinan LPND.
    2. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
    1. Pelaksanaan
      1. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
      2. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.
      3. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
        1. Keadaan memaksa/force majeure yang terjadi.
          1. Hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
      1. Tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
      2. Hasil kerja sama dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

 

  1. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum
    1. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah
      1. Persiapan

        a.    Pembentukan TKKSD.

        b.    Untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Kepala Daerah menugaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan.

        c.    Objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah
        Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

        Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

        d.    Hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan skala prioritas.

        e.    Kepala Daerah menetapkan SKPD sebagai penanggung-jawab kerja sama, dengan tugas:

        1. Mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
        2. Melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
        3. Menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
        4. Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;
        5. Menetapkan Tim Seleksi.

          Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

          a)    Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;

          b)    Menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;

          c)    Mengumumkan rencana kerja sama;

          d)    Menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;

          e)    Melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;

          1. Membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
          2. Mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

            Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

            Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

            Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

        1. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.

          Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

          1. Latar belakang;
          2. Maksud dan tujuan;
          3. Objek kerja sama;
          4. Bentuk kerja sama;
          5. Jangka waktu;
          6. Analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
          7. Sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum

        Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

        2.    Penawaran

        1. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.

          Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang – kurangnya:

          1. nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
          2. maksud dan tujuan kerja sama;
          3. obyek dan ruang lingkup kerja sama;
          4. bentuk kerja sama;
          5. sumber pembiayaan;
          6. syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
          7. tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

        b.    Pengambilan dokumen prakualifikasi

        Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

        c.    Pemasukan dokumen prakualifikasi

        Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

        d.    Evaluasi dokumen prakualifikasi

        Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

        1. Akte Pendirian
        2. Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan
        3. Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan
        4. Referensi bank
        5. Cash flow dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
        6. Susunan pimpinan
        7. Pengalaman kerja/rekomendasi
        8. Copy NPWP
        9. Informasi lain yang menunjang

        e.    Penetapan hasil prakualifikasi

        Tim Seleksi menenetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.

        f.    Pengumuman hasil prakualifikasi

        Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

        g.    Masa sanggah prakualifikasi

        Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.

        h.    Penyampaian undangan.

        Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.

        i.    Pengambilan dokumen seleksi

        Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.

        Dokumen seleksi terdiri dari:

  • Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerja sama,
  • Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh SKPD,
  • Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
  1. Penjelasan (Aanwijzing)
  • Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
  • Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
  • Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
  • Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
  1. Pemasukan dan pembukaan penawaran
  • Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
  • Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.
  • Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:
  1. Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan.
  2. Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya.
  3. Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.
  1. Evaluasi Penawaran
    1. Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
    2. Surat jaminan penawaran:
      1. Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dan dukungan reasuransi,
      2. Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang,
      3. Nama peserta tercantum dalam surat jaminan,
      4. Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.
    1. Penetapan Pemenang

      Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.

      n.    Pengumuman Pemenang

      Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

      o.    Masa sanggah

      Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

      p.    Klarifikasi dan negosiasi

      1. Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,
      2. Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya,
      3. Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
      4. Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
      5. Surat Penunjukan Badan Hukum
        1. Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
        2. BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
        3. BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;
        4. Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan:
          1. Melakukan evaluasi ulang,
          2. Menyerahkan keputusan akhir kepada Kepala Daerah, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

          Dalam memutuskan, Kepala Daerah dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3.    Penyiapan Kesepakatan

  1. Kepala Daerah setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
  2. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
    1. Identitas para pihak,
    2. Maksud dan tujuan,
    3. Objek dan ruang lingkup kerja sama,
    4. Sumber biaya,
    5. Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama,
    6. Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan,
    7. Rencana kerja yang memuat:
      1. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
      2. Jadwal penandatanganan perjanjian.
      3. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
  1. Penandatanganan Kesepakatan
    1. Kesepakatan Bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah dan pimpinan badan hukum.
    2. Penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
    3. Penanda tanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.
    1. Penyiapan Perjanjian
      1. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait.

      Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:

      1. Subjek kerja sama,
      2. Objek kerja sama,
      3. Ruang lingkup kerja sama,
      4. Hak dan kewajiban,
      5. Jaminan pelaksanaan kerja sama,
      6. Alokasi resiko kerja sama,
      7. Jangka waktu kerja sama,
      8. Larangan pengalihan perjanjian kerja sama,
      9. Keadaan memaksa/force majeure,
      10. Penyelesaian perselisihan,
      11. Pengakhiran kerja sama.

        Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

      1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
      2. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
      3. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
      4. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
      5. Apabila badan hukum menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
      6. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
      7. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
    2. Penandatanganan Perjanjian
      1. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tanganan perjanjian kerja sama dengan ketentuan:
  • Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi;
  • Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
  • Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatangan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
  1. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan badan hukum.
  2. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.
  1. Pelaksanaan
    1. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
    2. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
    4. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
    5. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
    6. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
    7. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
    8. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
    9. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
    10. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nilai sendiri.
    11. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD. Badan hukum ini tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

       

  1. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum
    1. Persiapan
      1. Pembentukan TKKSD;
      2. Kepala daerah menerima usulan kerja sama dari badan hukum. Objek kerja sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah;
      3. Kepala Daerah selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut.
      4. Apabila dipandang perlu TKKSD atas nama Kepala Daerah dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
      5. Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan:
        1. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
        2. kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
        3. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
        4. kelayakan biaya dan manfaatnya;
        5. dampak terhadap pembangunan daerah.
        1. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada kepala daerah. Apabila hasil evaluasi menunjukan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemprakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) kerja sama dengan pemerintah daerah.

        Isi pernyataan minat antara lain memuat:

        1. menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama,
        2. kasanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama,
        3. kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.
        1. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud huruf c, pada waktu yang bersamaan kepala daerah:
          1. dapat menugaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan,
          2. objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
          3. dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas,
          4. hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan skala prioritas.
        2. Kepala Daerah menetapkan SKPD yang bidang tugasnya menjadi objek kerja sama, sebagai SKPD penanggung jawab.

          Tugas SKPD penanggung jawab adalah:

          1. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
          2. melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
          3. mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
          4. menetapkan Tim Seleksi.

            Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

            1. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
            2. menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerja sama;
            3. mengumumkan rencana kerja sama;
            4. menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
            5. melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
            6. membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
            7. mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

          Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

          Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan sekurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

          Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

      1. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi.

        Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

        1. latar belakang;
        2. maksud dan tujuan;
        3. objek dan ruang lingkup kerja sama;
        4. bentuk kerja sama;
        5. jangka waktu;
        6. analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan);
        7. sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.

        Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

    1. Penawaran

      a.    Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.

      Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang – kurangnya:

      1. nama dan alamat kantor yang akan mengadakan seleksi;
      2. maksud dan tujuan kerja sama;
      3. obyek dan ruang lingkup kerja sama;
      4. bentuk kerja sama;
      5. sumber pembiayaan;
      6. syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
      7. tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
      1. Pengambilan dokumen prakualifikasi

      Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

      1. Pemasukan dokumen prakualifikasi

        Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

      2. Evaluasi dokumen prakualifikasi

        Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

  • Akte Pendirian,
  • Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan,
  • Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan,
  • Referensi bank,
  • Cash flow laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
  • Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb).
  • Pengalaman kerja/rekomendasi,
  • Copy NPWP.
  • Informasi lain yang menunjang.
  1. Penetapan hasil prakualifikasi

    Tim Seleksi menenetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.

  2. Pengumuman hasil prakualifikasi

    Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

  3. Masa sanggah prakualifikasi

    Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.

  4. Penyampaian undangan

    Badan hukum yang lulus prakualifikasi dan badan hukum pemprakarsa kerja sama dan telah menyampaikan pernyataan minat (Letter of Intent) diundang untuk mengambil dokumen seleksi.

  5. Pengambilan dokumen seleksi

    Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.

    Dokumen seleksi terdiri dari:

    1. Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi dan pemprakarsa untuk memasukan penawaran kerja sama,
    2. Kerangka acuan kerja sama telah disetujui oleh SKPD,
    3. Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
  1. Penjelasan (Aanwijzing)

    Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama. Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

    Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

    Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

    1. Pemasukan dan pembukaan penawaran

      Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

      Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.

      Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:

      1. Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
      2. Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya;
      3. Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

      l.    Evaluasi Penawaran

      1. Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
      2. Dalam evaluasi penawaran, badan hukum yang memprakarsai kerja sama yang telah dibuktikan surat pernyataan minat (Letter of Intent) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
        1. Pemberian tambahan nilai setinggi – tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pemprakarsa;
        2. Pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh kepala daerah atau pemenang seleksi;
        3. Besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
        4. Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.

        m.    Penetapan Pemenang

        Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.

        n.    Pengumuman Pemenang

        Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

        o.    Masa sanggah

        Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

        p.    Klarifikasi dan negosiasi

        1. Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi.
        2. Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua, dan seterusnya.
        3. Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
        4. Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

        q.    Surat Penunjukan Badan Hukum

        1. Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
        2. BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi.
        3. BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.
        4. Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka Kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dengan :
          1. Melakukan evaluasi ulang; dan
          2. Menyerahkan keputusan akhir kepada Kepala Daerah, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

            Dalam memutuskan, Kepala Daerah dapat meminta pendapat dari TKKSD.

  1. Penyiapan Kesepakatan
    1. Kepala Daerah setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak.
    2. Kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
      1. Identitas para pihak;
      2. Maksud dan tujuan;
      3. Objek dan ruang lingkup kerja sama;
      4. Bentuk kerja sama;
      5. Sumber biaya;
      6. Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
      7. Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama,paling lama 12 bulan dan
      8. Rencana kerja yang memuat:
  • Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama,
  • Jadwal penandatanganan perjanjian,
  • Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
  1. Penandatanganan Kesepakatan
    1. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan badan usaha.
    2. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
    3. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/pimpinan LPND yang terkait dengan obyek kerja sama.
  1. Penyiapan Perjanjian
    1. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait.

      Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang – kurangnya:

      1. Subjek kerja sama;
      2. Objek kerja sama;
      3. Ruang lingkup kerja sama;
      4. Hak dan kewajiban;
      5. Jaminan pelaksanaan kerja sama;
      6. Alokasi resiko kerja sama;
      7. Jangka waktu kerja sama;
      8. Larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
      9. Keadaan memaksa/force majeure;
      10. Penyelesaian perselisihan; dan
      11. Pengakhiran kerja sama.

    Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

  • Pelaksanaan Perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
  • Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
  • Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
  • Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan Kepala Daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
  • Apabila badan hukum menolak, maka Kepala Daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
  • Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Kepala Daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
  • Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
  1. Penandatanganan Perjanjian
    1. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tanganan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:
      1. Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi calon mitra kerja sama;
      2. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
      3. Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatangan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
      1. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan badan hukum.
      2. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

    7.    Pelaksanaan

    1. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
    2. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
    4. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.
    5. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
    6. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
    7. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
    8. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
    9. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
    10. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilainya sendiri.
    11. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD.

 

 

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

ttd

 

H. MARDIYANTO

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.